Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Inikah Formasi Kabinet Jokowi-JK?

Kompas.com - 24/10/2014, 18:29 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Hingga Jumat (24/10/2014) sore, Presiden Joko Widodo ataupun Wakil Presiden Jusuf Kalla belum menunjukkan tanda-tanda akan mengumumkan kabinetnya. Calon-calon menteri yang akan mengisi kabinet tersebut juga masih menjadi tanda tanya.

Berdasarkan sumber Kompas.com di kalangan elite sekitar Jokowi, ada sejumlah perubahan nama kementerian jika dibandingkan dengan Kabinet Indonesia Bersatu II. Selain itu, bidang kemaritiman tidak berada dalam kementerian koordinator, tetapi pada pos kementerian.

Dari daftar tersebut, masih ada empat kementerian yang belum terisi, yakni Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berikut proyeksi susunan kabinet tersebut.

1. Wiranto diprediksi menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan
2. Ryamizard Ryacudu dicalonkan menjadi Menteri Pertahanan
3. Tjahjo Kumolo dipersiapkan menjadi Menteri Dalam Negeri
4. Retno Marsudi diprediksi menjadi Menteri Luar Negeri
5. Niken Widiastuti diproyeksikan menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika
6. Saldi Isra diperkirakan menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia/Menteri Luar Negeri

7. Puan Maharani diproyeksikan menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
8. Ferry Mursidan diproyeksikan menjadi Menteri Agraria dan Pertanahan
9. Siti Nurbaya dicalonkan menjadi Menteri Kehutanan/Lingkungan
10. Yuddy Chrisnandi diproyeksikan menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga

11. Din Syamsudin diproyeksikan menjadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
12. Lukman Hakim dicalonkan menjadi Menteri Agama
13. Komarudin Hidayat diproyeksikan menjadi Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah
14. Sudharto diproyeksikan menjadi Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
15. Marwan Ja'far diproyeksikan menjadi Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal
16. Hanif Dhakiri diproyeksikan menjadi Menteri Tenaga Kerja, Desa Tertinggal, dan Transmigrasi/Kepala BNPTKI

17. Sofyan Djalil diproyeksikan menjadi Menteri Koordinator Perekonomian
18. Rini Soemarno dicalonkan menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara
19. Khofifah Indar Parawansa diperkirakan menjadi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
20. Bambang Brojonegoro dipersiapkan menjadi Menteri Keuangan
21. Rahmat Gobel diproyeksikan menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan
22. Kuntoro Mangkusubroto diproyeksikan menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
23. Ignatius Jonan diproyeksikan menjadi Menteri Transportasi
24. Basuki Hadimuljono diproyeksikan menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
25. Agus Suhartono diproyeksikan menjadi Menteri Maritim
26. Indroyono Soesilo dipersiapkan menjadi Menteri Agraria/Kedaulatan Pangan
27. Susi Pudjiastuti diproyeksikan menjadi Kementerian Pariwisata
28. Hasto Kristiyanto diproyeksikan menjadi Menteri Sekretaris Negara
29. Pramono Anung diproyeksikan menjadi Sekretaris Kabinet
30. HM Prasetyo diproyeksikan menjadi Jaksa Agung

Selain itu, ada beberapa tokoh yang diproyeksi akan menduduki posisi penting untuk membantu Jokowi, yakni:

- Luhut Binsar Panjaitan diproyeksikan menjadi Kepala Staf Kepresidenan
- Anis Baswedan dicalonkan menjadi Staf Kepresidenan
- Putra Nababan dipersiapkan menjadi Staf Kepresidenan
- Andi Wijayanto diperkirakan menjadi Staf Sekretaris Negara
- Mirza Adityaswara diproyeksikan menjadi Gubernur BI/Direktur Jenderal Pajak

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com