Bakal Dilaporkan Bonaran ke Internal KPK, Ini Komentar Bambang Widjojanto

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto menanggapi santai rencana Bupati Tapanuli Tengah Bonaran Situmeang untuk melaporkan dirinya ke internal KPK. Bonaran menuding Bambang melakukan pelanggaran saat menjadi pengacara pihak penggungat sengketa Pilkada Kota Waringin Barat yang pernah bergulir di MK.

"Saya tunggu saja laporannya karena nanti akan bisa dinilai ini sensasi atau fitnah atau ada relevansinya dengan kapasitas saya sebagai pimpinan KPK," kata Bambang melalui pesan singkat, Rabu (15/10/2014).

Menurut Bambang, ada banyak cara bagi tersangka korupsi untuk menyelamatkan diri. Salah satu caranya, kata dia, adalah dengan menyebarkan fitnah atau membuat sensasi.

"Salah satu caranya adalah membuat sensasi, fitnah, dan menarik pihak lain terlibat atau membuat isu lain yang jauh dari kepentingan untuk membela kesalahannya atas tuduhan korupsi," kata dia.

Bonaran berencana melaporkan Bambang atas dasar keterangan Akil Mochtar dalam pleidoi atau nota pembelaan Akil yang dibacakan dalam persidangan beberapa waktu lalu. Akil ketika itu mengaku pernah dimintai tolong oleh Bambang untuk mengurus perkara. (Baca: Bonaran Akan Laporkan Bambang Widjojanto)

Terkait dengan tudingan Akil, Bambang menyampaikan bahwa sepanjang menekuni profesi pengacara, dia tidak pernah terlibat suap menyuap.

"Karena saya bukan tipikal lawyer seperti itu. Saya juga tidak pernah semobil dengan Akil untuk urusan kasus suap menyuap," ujar Bambang.

KPK menetapkan Bonaran sebagai tersangka pada 19 Agustus lalu. Penetapan ini merupakan hasil pengembangan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang menjerat Akil.

Dalam amar putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Akil terbukti menerima suap terkait Pilkada Tapanuli Tengah sebesar Rp 1,8 miliar. Diduga, uang yang berasal dari Bonaran itu disetorkan ke rekening perusahaan istrinya, CV Ratu Samagat, dengan slip setoran ditulis "angkutan batu bara".

Pemberian uang diduga untuk mengamankan posisi Bonaran yang digugat di MK setelah dinyatakan menang oleh KPUD Tapanuli Tengah. Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah dimenangi oleh pasangan Raja Bonaran dan Sukran Jamilan Tanjung. Namun, keputusan KPUD tersebut digugat oleh pasangan lawan.

Selanjutnya, pada 22 Juni 2011, permohonan keberatan hasil Pilkada Tapanuli Tengah ditolak sehingga Bonaran dan Sukran tetap sah sebagai pasangan bupati dan wakil bupati terpilih.

Meski demikian, Akil sebenarnya tidak termasuk dalam susunan hakim panel. Panel untuk sengketa pilkada saat itu adalah Achmad Sodiki (ketua), Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi.