Suryadharma Instruksikan DPW dan DPC Tinggalkan Muktamar Surabaya

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali menilai, Muktamar VIII PPP tanggal 15-18 Oktober di Surabaya ilegal. Dia menginstruksikan kepada semua pengurus dewan pimpinan wilayah (DPW) dan dewan pimpinan cabang (DPC) yang sudah hadir untuk meninggalkan lokasi muktamar.

"Saya minta DPW dan DPC tidak menuruti kehendak yang dipaksakan oleh Romy (Sekjen PPP Romahurmuziy) dan Emron (Wakil Ketua Umum PPP Emron Pangkapi). Saya minta mereka yang di Surabaya kembali ke tempat masing-masing untuk Partai Persatuan Pembangunan," kata Suryadharma saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/10/2014).

Suryadharma mengaku tidak percaya dengan informasi yang menyebut 25 DPW akan menghadiri Muktamar VIII PPP. Dia menilai, hal tersebut hanya disampaikan kubu Romy untuk membentuk opini.

"Saya tidak yakin info itu. Beberapa hari belakangan, banyak info bohong menyebar ke mana-mana," ujar mantan Menteri Agama itu.

Suryadharma meyakini, pada akhirnya DPW dan DPC akan mendukung penyelenggaraan muktamar yang akan diadakan oleh kubunya pada 23 Oktober mendatang.

"Sore ini saya mau ke Manado. Di sana sudah berkumpul 8 DPW dan puluhan DPC. Mereka percaya, Muktamar Surabaya tidak sah," ujarnya.

Romahurmuziy mengklaim, pelaksanaan Muktamar VIII PPP di Surabaya sah. Pelaksanaan muktamar itu memiliki dasar legitimasi yang kuat. (Baca: Sekjen PPP Klaim Muktamar VIII di Surabaya Sah)