Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tidak Ingin Indonesia Terbelah

Kompas.com - 14/10/2014, 19:48 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo tidak ingin terbelahnya kekuatan politik, seperti saat pemilihan presiden yang lalu, terjadi berkepanjangan. Ia akan menemui semua pimpinan partai politik, terutama pimpinan partai dari Koalisi Merah Putih (KMP), dalam waktu dekat.

"Pak Jokowi tidak ingin Indonesia terbelah. Makanya, beliau ada ide untuk bersafari politik ke ketua umum parpol," ujar Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto di restoran Kunstkring, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2014).

Andi mengatakan bahwa kubu Jokowi-Jusuf Kalla telah menjajaki komunikasi dengan semua pimpinan partai politik KMP, termasuk kepada Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Namun, sejauh ini baru Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie yang bersedia bertemu.

Dalam waktu dekat, lanjut Andi, Jokowi akan bertemu dengan pimpinan PPP. Selanjutnya, belum diketahui pimpinan partai politik mana lagi yang akan ditemui Jokowi. Andi memastikan, tak ada unsur partai politik pengusung Jokowi-Jusuf Kalla di balik inisiatif pertemuan. Pertemuan itu murni dirancang oleh Jokowi sendiri. Adapun Tim Transisi hanya mempersiapkan teknis pertemuan saja.

Pertemuan itu, lanjut Andi, bukan fokus untuk menjajaki koalisi. "Ini bukan soal koalisi. Ini murni komunikasi antara pemerintahan yang baru dengan kekuatan-kekuatan politik saja supaya pemerintahan tetap stabil," lanjut Andi.

Diberitakan, Jokowi membuka safari politik itu dengan bertemu Aburizal Bakrie, yakni pada Selasa sore. Pertemuan itu merupakan penegasan bahwa posisi Golkar tetap berada di Koalisi Merah Putih. Golkar akan memosisikan diri sebagai "kritikus" pemerintah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat hingga 16 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com