Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Obral Tanda Kehormatan Jelang Lengser, Ini Penjelasan Pemerintah

Kompas.com - 13/10/2014, 16:30 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setidaknya sudah dua kali memberikan tanda kehormatan dalam tahun 2014. Masing-masing berjumlah 55 orang di bulan Agustus dan 68 orang pada Oktober sehingga totalnya mencapai 123 orang yang mendapat tanda kehormatan oleh SBY atas jasa-jasanya.

Kebanyakan para penerima tanda kehormatan adalah para menteri dan wakil menteri kabinet Indonesia Bersatu II. Ada di antaranya bahkan baru beberapa bulan menjabat, seperti Menteri Perdagangan M Lutfi yang menggantikan Gita Wirjawan pada Februari lalu. Lutfi langsung mendapat tanda kehormatan tertinggi, Mahaputera Adipradana. Semua tanda kehormatan ini diberikan dalam rangka memperingati HUT ke-69 RI.

Ditanya soal momen pemberian penghargaan yang mepet dengan berakhirnya masa pemerintahan SBY, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto menampik pemberian ini terlambat karena berjarak dua bulan setelah HUT RI.

"Tidak ada ketentuan harus 17 Agustus atau bulan Oktober. Tidak ada," kata Djoko di Kompleks Parlemen, Senin (13/10/1014).

Dia juga menjelaskan bahwa tanda kehormatan diberikan kepada menteri dan wakil menteri karena sudah membantu tugas presiden. Menteri yang mendapat penghargaan tak hanya para menteri yang ada dalam kabinet pemerintahan Presiden SBY.

"Pada zaman Bu Mega, juga ada Pak Alwi Shihab, dan juga yang sebelumnya. Jadi tugas dan pelaksanaan tugas presiden itu kan dilaksanakan oleh menteri sehingga beliau pantas untuk mendapatkan tugas seperti itu," imbuh Djoko.

Setelah pemberian tanda kehormatan hari ini, Djoko mengatakan tidak akan ada lagi pemberian tanda kehormatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com