Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suryadharma Pulang, Fraksi PPP Teken Kontrak dengan Koalisi Jokowi-JK

Kompas.com - 07/10/2014, 20:51 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akhirnya menandatangani kontrak koalisi dengan koalisi Jokowi-Jusuf Kalla pada Selasa (7/10/2014) malam ini. Uniknya, penandatanganan ini dilakukan selepas Ketua Umum PPP Suryadharma Ali keluar dari rapat fraksi PPP.

Padahal, Suryadharma saat datang ke ruang fraksi PPP mengaku optimistis partainya tetap akan berada di Koalisi Merah Putih. Namun, begitu keluar ruangan, Suryadharma tampak begitu semringah. Gelak tawa pun terjadi di antara Suryadharma, Emron Pangkapi, Hasrul Azwar, dan Suharso Monoarfa yang selama ini saling berseteru.

"Pak Hasrul, Wakil Ketua MPR, jadi tetap di Koalisi Merah Putih tapi untuk MPR ada di Koalisi Indonesia Hebar," ucap Suryadharma singkat.

Tak lama setelah Suryadharma meninggalkan ruang fraksi, Fraksi PPP bersama para pengurus parpol koalisi Jokowi-JK pun langsung menggelar penandatanganan surat kontrak kerja sama koalisi.

"Kami bersepakat memunculkan nama bapak H Hasrul Azwar sebagai bakal calon pimpinan MPR. Nanti akan kami sampaikan pada rapat paripurna MPR. Berdasarkan analisa, kami bersepakat bersama dengan rekan-rekan PDI-P, Hanura, Nasdem, dan PKB beserta kelompok DPD," ucap Ketua Fraksi PPP di MPR Irgan Chairul Mahfidz.

Adapun, penandatanganan ini dihadiri oleh Ahmad Basarah, TB Hasanuddin, Trimedya Panjaitan (PDI-P), Suharso Monoarfa, Emron Pangkapi, M Romahurmuzy, Hasrul Azwar (PPP), Bachtiar Aly (Nasdem), Abdul Kadir Karding (Nasdem), dan Saleh Husin (Partai Hanura).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi 'Online' Sebaiknya Diperberat

Muhadjir Usul Sanksi Pelaku Judi "Online" Sebaiknya Diperberat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com