Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP: Belum Ada Nama Kandidat Ketum di Muktamar 2025, Semua Terbuka

Kompas.com - 18/06/2024, 09:58 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi atau Awiek mengatakan, hingga kini belum beredar nama-nama yang akan maju pada pemilihan calon ketua umum PPP di Muktamar tahun depan.

Menurut dia, PPP masih terbuka terhadap siapa pun itu yang ingin maju sebagai calon ketua umum.

"Sejauh ini belum ada nama-nama. Nama-nama kandidat, semuanya terbuka, siapapun boleh maju di muktamar," kata Awiek kepada Kompas.com, Selasa (18/6/2024).

Baca juga: PPP Pastikan Agenda Muktamar untuk Pergantian Pemimpin Digelar Tahun Depan

Ia kemudian ditanya seperti apa mekanismenya sebelum dan saat pemilihan ketua umum PPP.

Sebelum pemilihan, kata Awiek, tentunya kader-kader PPP itu harus mendaftarkan diri dan memenuhi syarat sebagai calon ketua umum.

"Ya normal saja, sebelum persidangan, figur-figur yang mau maju mendaftar," ucap dia.

Ia pun enggan menanggapi soal siapa saja kader PPP yang potensial sejauh ini untuk didukung sebagai calon ketua umum.

Sebab, menurut dia, masih terlalu dini untuk membicarakan nama-nama. Apalagi, pelaksanaan Muktamar disebut belum jelas akan dilaksanakan di tahun 2025.

"Masih terlalu jauh, sekarang masih pertengahan tahun, dan tahun depannya kan belum jelas kapan. Bisa Januari, bisa Desember 2025. Jadi terlalu dini kalau sekarang," ucap dia.

Meski begitu, Sekretaris Fraksi PPP DPR ini memastikan, PPP harus bisa menjadikan hasil Pemilu 2024 menjadi catatan penting untuk menentukan sosok calon ketua umum baru.

Baca juga: PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP tidak lolos parlemen periode 2024-2029. Gugatan yang diajukan oleh PPP terkait hasil Pemilihan Legislatif 2024 seluruhnya ditolak oleh hakim Mahkamah Konstitusi (MK).

"Yang jelas, perolehan pemilu 2024 itu harus menjadi catatan, evaluasi keseluruhan agar PPP kembali bangkit di 2029," ujar dia.

Ia juga mengungkap syarat-syarat kepada siapa saja kader yang ingin maju dalam pemilihan calon ketua umum PPP di Muktamar.

Pertama, kader PPP itu setidak-tidaknya pernah menjadi pengurus harian di DPP selama satu periode.

"Atau menjadi ketua DPW di tingkat provinsi. Ya siapa pun dia yang memenuhi persyaratan itu ya boleh-boleh saja, maju sebagai calon ketua umum di muktamar. Yang jelas siapapun Ketum ke depan, bisa mengembalikan PPP bangkit itu menjadi sebuah kewajiban. (Syarat-syarat) Itu diatur dalam AD/ART," tutur dia. 

Halaman:


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Pakar Sebut Penyitaan Aset Judi Online Bisa Lebih Mudah jika Ada UU Perampasan Aset

Nasional
Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Eks Pejabat Kemenkes Sebut Harga APD Covid-19 Ditentukan BNPB

Nasional
Transaksi Judi 'Online' Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Transaksi Judi "Online" Meningkat, Kuartal I 2024 Tembus Rp 101 Triliun

Nasional
Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Hari Ini, Gaspol Ft Sudirman Said: Pisah Jalan, Siap Jadi Penantang Anies

Nasional
Habiburokhman: Judi 'Online' Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Habiburokhman: Judi "Online" Meresahkan, Hampir Tiap Institusi Negara Jadi Pemainnya

Nasional
Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com