Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Pendukung Jokowi-JK Bertemu PPP di Hotel Mulia Bahas Pimpinan MPR

Kompas.com - 07/10/2014, 17:47 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Fraksi PKB di MPR Abdul Kadir Karding mengatakan pihaknya menggelar pertemuan dengan PPP di Hotel Mulia, Jakarta, untuk mencari kesepakatan paket pimpinan MPR yang akan diusung. Pertemuan berlangsung pada Selasa (7/10/2014) sore.

Karding menjelaskan, dalam pertemuan itu hadir Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang mewakili partai koalisi pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla. Dari pihak PPP hadir dua Wakil Ketua Umum PPP Hasrul Azwar dan Suharso Monoarfa serta Wakil Sekretaris Jenderal PPP Syaifullah Tamliha.

"Bahas soal paket pimpinan MPR, tapi sekarang sudah selesai pertemuannya" kata Karding, di Komplek Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa sore.

Seperti diketahui, PPP masuk dalam paket calon pimpinan yang diajukan partai koalisi pendukung Jokowi-JK. Bergabungnya PPP ke dalam paket pimpinan MPR koalisi pendukung Jokowi-JK membuat komposisi paket yang akan diajukan semakin jelas.

Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding menyebutkan, paket pimpinan MPR koalisinya akan terdiri dari DPD sebagai Ketua MPR dan PDI-P, PKB, Nasdem, serta PPP sebagai wakil ketua. Koalisi Merah Putih juga mengaku akan mengususung paket yang terdiri dari Demokrat (Ketua), serta Golkar, PAN, PKS dan DPD sebagai wakil ketua. Dengan masing-masing koalisi mengajukan paket ini, maka proses pemilihan akan dilakukan secara voting.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com