Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Apa Alasan Koalisi Jokowi-JK Pilih DPD Jadi Ketua MPR?

Kompas.com - 05/10/2014, 18:47 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com- Koalisi Jokowi-Jusuf Kalla menyerahkan kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Koalisi Jokowi-JK juga mengajak Koalisi Merah Putih untuk ikut dalam paket pimpinan ini. Apa yang mendorong koalisi Jokowi-JK menawarkan paket jalan tengah ini?

Ketua DPP Partai Hanura Saleh Husin menuturkan keputusan untuk memberikan Ketua MPR kepada DPD lantaran ada permintaan dari lembaga tersebut.

"Ada keinginan dari DPD untuk menjadi ketua. Akhirnya, kami putuskan untuk bersama-sama dengan koalisi Jokowi-JK masuk dalam unsur pimpinan itu," kata Saleh, di Jakarta, Minggu (5/10/2014).

Koalisi Jokowi-JK menawarkan paket pimpinan dengan komposisi satu kursi DPD, dua kursi untuk koalisi Merah Putih, dan dua kursi lain untuk kubu Jokowi-JK. Koalisi ini menginginkan agar opsi ini bisa diterima sehingga tak terjadi pergesekan keras dalam pemilihan pimpinan MPR.

Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah, mengutarakan alasan kubu Jokowi-JK mengajak koalisi Merah Putih dalam paket pimpinan MPR. Menurut Basarah, lobi kepada koalisi Merah Putih perlu dilakukan.

"Ini malah bagus terbuka untuk diskusi. Kalau kami mengajukan sendiri, malah jadi buntut," ucap Basarah.

Koalisi pendukung Jokowi-JK menghadapi tantangan di parlemen. Sebab, koalisi ini hanya diisi oleh PDI-P, Partai Hanura, Partai Nasdem, dan PKB. Jumlah ini masih kalah kuat dari koalisi Merah Putih yang diisi oleh enam partai politik, termasuk Partai Demokrat.

Koalisi pendukung Jokowi-JK sudah kalah dalam pengusungan paket pimpinan DPR yang dimenangkan Koalisi Merah Putih.

Paket pimpinan DPR yang akhirnya terpilih yakni Setya Novanto (Golkar), Agus Hermanto (Partai Demokrat), Fahri Hamzah (PKS), dan Fadli Zon (Gerindra). Pada Senin, MPR akan kembali bersidang untuk memilih paket pimpinan MPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com