Koalisi Jokowi-JK Cari Cara Perkuat Dukungan di Parlemen

"Itu tidak perlu diusulkan tetapi merupakan kewajiban bagi seluruh, kekuatan partai pengusung Jokowi-JK untuk memperkuat positioning-nya, yang memungkinkan untuk memberikan daya efektivitas jalannya pemerintahan," ujar Surya saat datang ke kediaman Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Jakarta, Minggu (5/10/2014).

Surya masih belum mau membuka strategi yang disiapkan koalisi itu. Menurut dia, koalisi Jokowi-JK terus memantau dinamika yang terjadi dalam proses pengambilan putusan di DPR sejak awal.

Dari proses di DPR, Surya menyebut tidak memenuhi harapan masyarakat yang menginginkan politik yang teduh, bukan gaduh. Apabila perpolitikan terus gaduh, Surya khawatir dampaknya tak hanya pada citra DPR tetapi juga roda ekonomi Indonesia.

Surya juga menyalahkan tata tertib DPR yang disahkan oleh DPR periode 2009-2014. Di dalam tata tertib itu, pengajuan pimpinan DPR bisa dilakukan dengan paket koalisi yakni harus terdiri dari lima orang. Sementara koalisi Jokowi-JK hanya terdiri dari empat partai yakni PDI-P, PKB, Partai Hanura, dan Partai Nasdem.

Surya mengatakan bahwa Partai Nasdem sebagai partai yang baru periode 2014-2019 ini duduk di parlemen tidak ikut pembahasan tatib itu. "Apa itu alasannya rekomendasinya seperti apa. Partai baru akan membahas tatibnya seperti apa?" kata bos Media Group ini.

Koalisi pendukung Jokowi-JK menghadapi tantangan di parlemen. Sebab, koalisi ini hanya diisi oleh PDI-P, Partai Hanura, Partai Nasdem, dan PKB. Jumlah ini masih kalah kuat dari koalisi Merah Putih yang diisi oleh enam partai politik, termasuk Partai Demokrat.

Koalisi pendukung Jokowi-JK sudah kalah dalam pengusungan paket pimpinan DPR yang dimenangkan Koalisi Merah Putih. Paket pimpinan DPR yang akhirnya terpilih yakni Setya Novanto (Golkar), Agus Hermanto (Partai Demokrat), Fahri Hamzah (PKS), dan Fadli Zon (Gerindra). Pada Senin, MPR akan kembali bersidang untuk memilih paket pimpinan MPR.