Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sudah Tahu Dilarang, Apa Alasan Yulian Mencium dan Pijat Pimpinan Sidang DPR?

Kompas.com - 02/10/2014, 15:23 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Sidang paripurna pemilihan pimpinan DPR tidak hanya diramaikan oleh hujan interupsi dan kericuhan. Sidang yang berlangsung hingga subuh itu juga diwarnai tindakan melanggar aturan dari seorang anggota DPR periode 2014-2019 yang baru saja dilantik.

Anggota DPR itu adalah Yulian Gunhar, politisi PDI Perjuangan, yang melenggang ke Senayan dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II. Yulian naik sampai ke meja Utje Popong Djundjunan, yang saat itu menjadi pimpinan sidang.

Peristiwa itu terjadi sekitar Rabu (1/10/2014) tengah malam, atau menjelang Kamis (2/10/2014) dini hari. Yulian bahkan sempat mencium pipi Popong dan memijat bahunya.

Saat dikonfirmasi, Yulian mengaku dengan sadar menghampiri pimpinan sidang sampai ke meja pimpinan. Menurut Yulian, ia hanya ingin meminta agar Popong menghidupkan mikrofon agar anggota dapat melayangkan interupsi.

"Kita sebenarnya bisa terima kondisi rapat seperti apa, tapi tolong kasih kesempatan untuk kita ngomong. Kata Oma (Popong), 'Ya sudah, yang penting kamu duduk dulu,'" ucap Yulian, Kamis (2/10/2014).

Saat ditanya apakah dirinya sadar bahwa tindakannya itu akan banyak diperbincangkan publik, bahkan berujung sanksi, Yulian menanggapinya santai. Ia menyatakan bahwa semua kejadian itu adalah spontanitas dan insidental. Yulian tidak merasa melakukan sebuah kesalahan kecuali ada pihak lain yang ingin memperkeruh suasana.

"Saya sudah izin dulu, itu sudah hormat sesuai budaya. Kalau dibilang pelecehan, apa maksudnya?" ucap Yulian.

Selain Yulian, ada anggota DPR lain yang melayangkan interupsi dengan maju ke meja pimpinan. Mayoritas dari mereka merupakan anggota fraksi partai pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang tidak sepakat dengan sidang paripurna pemilihan pimpinan DPR periode 2014-2019.

Sidang yang berlangsung alot ini berlangsung sampai sekitar pukul 04.30 WIB. Hasilnya, pimpinan DPR dijabat oleh Setya Novanto (Golkar) sebagai Ketua DPR, dengan empat wakil, yakni Fahri Hamzah (PKS), Taufik Kurniawan (PAN), Agus Hermanto (Demokrat), dan Fadli Zon (Gerindra).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com