Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Syarief: Kalau Kamu di Sidang Paripurna, Bukannya "Walk Out", Mungkin Malah Pingsan

Kompas.com - 30/09/2014, 15:16 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan meminta media untuk meluruskan pemberitaan terkait sikap Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono soal RUU Pemilihan Kepala Daerah yang baru disahkan.

Syarief menegaskan bahwa SBY sebenarnya menginstruksi fraksi Demokrat untuk memilih opsi Pilkada langsung dengan 10 perbaikan saat pembahasan di DPR.

"Minta tolong dong media-media kita juga harus meluruskan apa yang sebenarnya terjadi," kata Syarief di Hotel Sultan Jakarta, Selasa (30/9/2014).

Syarief dimintai tanggapan terkait hujatan publik terhadap SBY pascadisahkan RUU Pilkada dengan mekanisme pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Kecaman tersebut belum berhenti di media sosial. Seperti di Twitter, kedatangan SBY di tanah air setelah kunjungan ke beberapa negara, Selasa dini hari, disambut para pengguna Twitter dengan #WelcomeMrLiar.

Publik kecewa atas sikap Fraksi Demokrat yang memilih walk out sebelum voting pengesahan RUU Pilkada pada pekan lalu. Dampak dari walk out itu, pendukung Pilkada langsung kalah suara dibanding Koalisi Merah Putih yang mendukung Pilkada lewat DPRD.

Menurut Syarief, SBY tidak mengikuti dinamika di DPR saat paripurna berlangsung. Ketika itu, SBY tengah berada di Amerika Serikat.

"Tidak ada komunikasi langsung, sulit untuk melakukan komunikasi langsung saat paripurna. Ketua fraksi (Nurhayati Ali Assegaf) juga tidak bisa berhubungan secara langsung, apalagi ada perbedaan waktu 14 jam, jadi sulit berkomunikasi. Jadi jangan seolah-olah ini Pak Beye yang salah dan Demokrat," tutur Syarief.

Dia menegaskan bahwa walk out yang dilakukan Fraksi Demokrat jelas inisiatif Nurhayati. Menurut Syarief, situasi dalam rapat paripurna ketika itu begitu sulit. Meskipun sudah melakukan negosiasi selama empat jam, pimpinan sidang tetap memutuskan hanya ada dua opsi yang akan divoting, yakni Pilkada langsung atau lewat DPRD.

"Kalau kamu berada di situ (ruang sidang paripurna), bukannya walk out, mungkin malah pingsan," kelakar Syarief.

Terkait kecaman terhadap SBY di media sosial, Syarief juga meminta media untuk menempatkan pemberitaan pada proporsi yang jujur. Dia meminta media obyektif dalam memberitakan masalah ini.

"Khusus untuk Pilkada, tak ada kaitannya dengan ada atau tidak adanya instruksi. Yang jelas Pak Beye sudah instruksikan kita untuk memilih Pilkada langsung dengan 10 perbaikan, dan meminta pada anggota DPR Demokrat berjuang menggolkan itu, itu harus berjuang," ujar Menteri Koperasi dan UKM itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com