Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P: Ada Ibas, Ketua Fraksi, dan Mendagri, SBY Masih Kaget? Lucu!

Kompas.com - 27/09/2014, 11:10 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Aria Bima, meragukan kekagetan dan kekecewaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Umum Partai Demokrat atas disahkannya Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada).

Menurut dia, kehadiran Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono, dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang mengawal sidang paripurna tidak mungkin tanpa sepengetahuan SBY. [Baca: Curhatan SBY atas "Voting" DPR tentang RUU Pilkada]

"Kami enggak mengerti, SBY kecewa, bahkan marah mau mencari siapa dalang walk out itu. Pak SBY ini kan hadir di paripurna, ditandai dengan kehadiran Mendagri, anggota fraksi, bahkan ada Ibas. Lucunya, kaget dia," ujar Aria dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (27/9/2014).

Ibas, sapaan Edhie Baskoro, memantau jalannya sidang paripuruna RUU Pilkada, dari ruang Fraksi Partai Demokrat. Namun, reaksi SBY ternyata terkejut dan kecewa dengan keputusan Fraksi Partai Demokrat yang walk out hingga akhirnya model pilkada melalui DPRD disahkan.

Aria mengatakan, kehadiran ketiga orang itu yang mengawal sidang paripurna adalah representasi dari arah kebijakan SBY sehingga Aria pun heran saat sehari kemudian SBY melontarkan pernyataan kekecewaannya. "Jadi, kekagetan SBY membuat saya kaget. Jadi ini kaget-kagetan. Mau drama, sandiwara, boleh saja," ucap Aria.

Aria menyayangkan sikap Partai Demokrat yang tak mau mendukung pilkada langsung dengan sungguh-sungguh. Hal tersebut berbeda dengan klaim keberhasilan Presiden SBY telah melaksanakan pilkada langsung dalam pidato kenegaraan 16 Agustus lalu.

Seperti diketahui, RUU Pilkada dengan model pemilihan melalui DPRD disahkan dalam forum paripurna, Jumat dini hari, melalui voting yang dimenangkan oleh Koalisi Merah Putih. Sebelum voting dilakukan, Demokrat walk out dengan dalih opsi ketiganya, yakni pilkada langsung dengan 10 syarat, tak diakomodasi secara penuh dalam draf RUU itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com