Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Sebut Demokrat Bermain Politik Kosmetik

Kompas.com - 26/09/2014, 15:15 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Yasonna H Laoly menilai, sikap Ketua Umum DPP Partai Demokrat yang memerintahkan Fraksi Demokrat untuk walkout saat pengesahan RUU Pilkada menunjukkan dirinya tak paham makna berkonstitusi.

Di satu sisi, ia memaksakan agar 10 syarat untuk mendukung pilkada langsung, tetapi di sisi lain syarat tersebut hanya menjadi alat untuk mendukung pilkada tidak langsung. Laoly mengatakan, RUU Pilkada ini diajukan pertama kali oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi ke DPR sejak 2012 lalu.

Sebagai presiden, Lanjut Laoly, SBY seharusnya dapat menyatakan tidak setuju dan menolak pengesahan RUU ini apabila memang mendukung pilkada langsung.

"Sementara sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, SBY bisa menyuruh kadernya untuk memperjuangkan ini. Tapi, yang terjadi seolah menunjukkan dia tidak paham konstitusi," kata Laoly di Kompleks Parlemen, Jumat (26/9/2014).

Laoly menuturkan, sejak awal, pihaknya sudah memperkirakan hal ini akan terjadi. Ketika Fraksi Demokrat mengajukan 10 syarat agar masuk ke dalam RUU Pilkada, mereka menyatakan bahwa syarat itu bersifat absolut, kumulatif, dan konstitutif. Artinya, tidak boleh satu pun syarat yang diajukan Demokrat tidak ada yang tidak masuk.

Selain itu, Demokrat juga meminta agar usulan yang mereka ajukan dapat dijadikan opsi ketiga yang bisa diambil saat voting apabila opsi itu tidak masuk ke dalam salah satu dari dua opsi yang dihasilkan di lobi pimpinan fraksi.

Sebagaimana diketahui, lobi pimpinan fraksi menyatakan hanya ada dua opsi, yaitu pilkada langsung atau pilkada tidak langsung.

"Ketika kami setuju 10 usulan itu masuk ke dalam opsi ketiga dan support bersama Fraksi PKB dan Fraksi Hanura, mereka (Fraksi Demokrat) justru kaget dan memilih walkout," kata dia.

Dalam kasus ini, ia mengatakan, Demokrat dan SBY tengah bermain politik pencitraan yang cantik. Mereka berupaya memecah suara dengan cara melakukan rekayasa politik mendukung pilkada langsung.

Bahkan, rekayasa tersebut diperkuat dengan pernyataan SBY di YouTube terkait pembahasan RUU Pilkada. "Mereka bermain politik kosmetik agar terlihat baik. Namun, kenyataannya saya kira dia (SBY) melukai mayoritas masyarakat," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola PDN Usai Diretas Hacker

Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola PDN Usai Diretas Hacker

Nasional
Ketimbang RK, Gerindra Lebih Dorong Kadernya Maju Pilkada Jabar 2024

Ketimbang RK, Gerindra Lebih Dorong Kadernya Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Hadapi Bonus Demografi pada 2030, Kemenkominfo Ajak Anak Muda Papua Jadi Pengusaha

Hadapi Bonus Demografi pada 2030, Kemenkominfo Ajak Anak Muda Papua Jadi Pengusaha

Nasional
KPK Periksa Terpidana Mardani Maming dan Yoory Corneles Jadi Saksi Pungli di Rutan

KPK Periksa Terpidana Mardani Maming dan Yoory Corneles Jadi Saksi Pungli di Rutan

Nasional
Undang Jokowi Buka Kongres III, Nasdem: Kita Setia, meski Diusir

Undang Jokowi Buka Kongres III, Nasdem: Kita Setia, meski Diusir

Nasional
Bertemu Mendagri Tito, Menpan-RB Apresiasi Capaian Reformasi Birokrasi Kemendagri

Bertemu Mendagri Tito, Menpan-RB Apresiasi Capaian Reformasi Birokrasi Kemendagri

Nasional
Soal Pengusungan Anies-Sohibul, PKB Ingatkan PKS Jangan 'Bypass'

Soal Pengusungan Anies-Sohibul, PKB Ingatkan PKS Jangan "Bypass"

Nasional
Jaksa KPK: Surat Tuntutan SYL dkk Setebal 1.576 Halaman

Jaksa KPK: Surat Tuntutan SYL dkk Setebal 1.576 Halaman

Nasional
Zulhas Disebut Akan Dipilih Secara Aklmasi untuk Kembali Pimpin PAN

Zulhas Disebut Akan Dipilih Secara Aklmasi untuk Kembali Pimpin PAN

Nasional
MPR RI Pastikan Amendemen UUD 1945 Tidak Bisa Dilakukan Periode Ini

MPR RI Pastikan Amendemen UUD 1945 Tidak Bisa Dilakukan Periode Ini

Nasional
Pegawai Kemenkominfo yang Kedapatan Main Judi Online Terancam Dipecat

Pegawai Kemenkominfo yang Kedapatan Main Judi Online Terancam Dipecat

Nasional
Menkominfo, Kepala BSSN dan Sejumlan Menteri Lain Dipanggil Jokowi, Bahas Peretasan PDN

Menkominfo, Kepala BSSN dan Sejumlan Menteri Lain Dipanggil Jokowi, Bahas Peretasan PDN

Nasional
Menkominfo dan BSSN Beda Suara soal Pengungkapan Peretas PDN

Menkominfo dan BSSN Beda Suara soal Pengungkapan Peretas PDN

Nasional
Menkominfo Sebut Banyak Instansi Tak 'Back Up' Data PDN Sebab Anggaran

Menkominfo Sebut Banyak Instansi Tak "Back Up" Data PDN Sebab Anggaran

Nasional
PAN Bantah Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Maju Pilkada Jakarta

PAN Bantah Jokowi Sodorkan Nama Kaesang ke Parpol untuk Maju Pilkada Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com