JAKARTA, KOMPAS.com — Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan Yasonna H Laoly menilai, sikap Ketua Umum DPP Partai Demokrat yang memerintahkan Fraksi Demokrat untuk walkout saat pengesahan RUU Pilkada menunjukkan dirinya tak paham makna berkonstitusi.
Di satu sisi, ia memaksakan agar 10 syarat untuk mendukung pilkada langsung, tetapi di sisi lain syarat tersebut hanya menjadi alat untuk mendukung pilkada tidak langsung. Laoly mengatakan, RUU Pilkada ini diajukan pertama kali oleh pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi ke DPR sejak 2012 lalu.
Sebagai presiden, Lanjut Laoly, SBY seharusnya dapat menyatakan tidak setuju dan menolak pengesahan RUU ini apabila memang mendukung pilkada langsung.
"Sementara sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, SBY bisa menyuruh kadernya untuk memperjuangkan ini. Tapi, yang terjadi seolah menunjukkan dia tidak paham konstitusi," kata Laoly di Kompleks Parlemen, Jumat (26/9/2014).
Laoly menuturkan, sejak awal, pihaknya sudah memperkirakan hal ini akan terjadi. Ketika Fraksi Demokrat mengajukan 10 syarat agar masuk ke dalam RUU Pilkada, mereka menyatakan bahwa syarat itu bersifat absolut, kumulatif, dan konstitutif. Artinya, tidak boleh satu pun syarat yang diajukan Demokrat tidak ada yang tidak masuk.
Selain itu, Demokrat juga meminta agar usulan yang mereka ajukan dapat dijadikan opsi ketiga yang bisa diambil saat voting apabila opsi itu tidak masuk ke dalam salah satu dari dua opsi yang dihasilkan di lobi pimpinan fraksi.
Sebagaimana diketahui, lobi pimpinan fraksi menyatakan hanya ada dua opsi, yaitu pilkada langsung atau pilkada tidak langsung.
"Ketika kami setuju 10 usulan itu masuk ke dalam opsi ketiga dan support bersama Fraksi PKB dan Fraksi Hanura, mereka (Fraksi Demokrat) justru kaget dan memilih walkout," kata dia.
Dalam kasus ini, ia mengatakan, Demokrat dan SBY tengah bermain politik pencitraan yang cantik. Mereka berupaya memecah suara dengan cara melakukan rekayasa politik mendukung pilkada langsung.
Bahkan, rekayasa tersebut diperkuat dengan pernyataan SBY di YouTube terkait pembahasan RUU Pilkada. "Mereka bermain politik kosmetik agar terlihat baik. Namun, kenyataannya saya kira dia (SBY) melukai mayoritas masyarakat," ujarnya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.