Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jusuf Kalla Janji Wujudkan Kedaulatan Pangan dalam Satu Tahun

Kompas.com - 25/09/2014, 15:18 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla mengatakan, masalah pangan akan menjadi salah satu prioritas pemerintahannya bersama presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi). Kalla menargetkan, Indonesia bisa mewujudkan kedaulatan pangan dalam satu tahun setelah pemerintahan berjalan.

"Ini bisa dilakukan, satu tahun kita wujudkan kedaulatan pangan. Kita akan swasembada pangan," kata JK dalam diskusi 'Kedaulatan Pangan Rakyat di Bawah Pemerintahan Jokowi-JK' di DPP Partai Nasdem, Jakarta Pusat, Kamis (25/9/2014).

"Apa yang dimaksud kedaulatan pangan? Kedaulatan pangan adalah kemampuan kita memenuhi kebutuhan pangan dasar kita semua. Tentunya tidak semua pangan dipenuhi, tapi pangan yang pokok, itu yang harus dipenuhi," tambah Kalla dihadapan petani yang tergabung dalam Persatuan Tani Nadem.

Kalla mengatakan, target pangan yang akan terpenuhi pada Oktober 2015 adalah beras, gula, jagung, ikan, daging, kedelai serta produk holtikultura, yakni beragam buah-buahan dan sayur mayur.

Selama ini, kata dia, berbagai bahan pokok itu belum terpenuhi dari produk lokal sehingga harus diimpor.

"Kalau kita impor kita belum berdaulat, masih tergantung ke orang lain. Kalau kita ingin berdaulat harus ditingkatkan lagi produksinya," ujar mantan Wakil Presiden itu.

Kalla menilai, salah satu cara untuk mewujudkan kedaulatan pangan adalah dengan kemajuan teknologi. Perlu ada riset dan pengembangan agar petani dapat menggunakan bibit serta pupuk yang baik untuk menghasilkan produk yang berkualitas.

Fungsi kementerian pertanian akan dimaksimalkan dengan meminta para insinyurnya untuk turun langsung ke kebun dan sawah. (baca: Kesal Impor Terus, JK Akan Paksa Insinyur di Kementan "Blusukan" ke Sawah)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com