Pengurus yang Dipecat Suryadharma Dinilai Telah Lakukan Makar

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Suryadharma Ali yang mengklaim masih menjadi Ketua Umum PPP dan memecat kader penentangnya dianggap tepat. Ketegasan Suryadharma merupakan cara untuk memberi penegasan pada publik bahwa kepengurusan PPP masih sah di bawah kepemimpinannya.

"Pemecatan yang dilakukan Suryadharma demi kelanjutan organisasi partai. Supaya publik tidak bingung," kata Dimyati Natakusumah yang diangkat Suryadharma sebagai Wakil Ketua Umum DPP PPP, Jumat (12/9/2014).

Dimyati menegaskan, Suryadharma masih memiliki kewenangan penuh sebagai Ketua Umum PPP untuk memecat kader yang membelot. Ia sebutkan, elite PPP seperti Romahurmuziy, Suharso Monoarfa, Lukman Hakim Syaifuddin, dan Emron Pangkapi seharusnya mengundurkan diri dari PPP ketika merasa tak ada lagi kesepahaman dengan kebijakan yang diambil Suryadharma.

Menurut Dimyati, empat elite PPP itu berusaha menguasai PPP dengan cara menggulingkan Suryadharma. Ia menilai, upaya penggulingan itu merupakan pelanggaran serius yang harus dibayar dengan sanksi keras.

"Karena mereka memecat ketua umum, namanya makar. Kalau di negara orang, makar itu hukumannya mati. Mereka lakukan persengkongkolan jahat," pungkasnya.