Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lima Peserta Seleksi Calon Pimpinan KPK Didiskualifikasi

Kompas.com - 12/09/2014, 12:05 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Lima orang peserta seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi didiskualifikasi oleh tim panitia seleksi karena tidak mengikuti tes pembuatan makalah pada Kamis (11/9/2014). Tes pembuatan makalah merupakan bagian dari proses seleksi yang diadakan pansel untuk menguji kompetensi dan pemahaman tentang konsep pemberantasan korupsi.

"Ditunggu hingga tes selesai, mereka tidak juga hadir, akhirnya kami diskualifikasi," ujar Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Hukum dan HAM, Ferdinand Siagian, saat ditemui di Gedung Kemenkumham, Kuningan, Jakarta, Jumat (12/9/2014).

Kelima peserta yang didiskualifikasi adalah Muhdi (PNS/pensiunan), Indra Utama (PNS/pensiunan), RR Dharma Tintri Ediraras (swasta), Nasrul (swasta), dan M Tahir Mahmud (swasta). (Baca: Ini Daftar 64 Peserta Calon Pimpinan KPK yang Lolos Seleksi Administrasi)

Ferdinand mengatakan, kelima orang tersebut sudah diberikan informasi bahwa akan diadakan tes pembuatan makalah. Namun, kata dia, hingga tes selesai, kelima orang itu tidak menghadiri tes tersebut tanpa alasan yang jelas.

"Mereka sudah didiskualifikasi. Sudah kami beritahukan ke mereka. Lewat surat juga sudah," ucap Ferdinand.

Kini, jumlah peserta seleksi pimpinan KPK tinggal 59 orang. Setelah hasil tes makalah diumumkan pada tanggal 15 September 2014, para peserta yang tersisa akan mengikuti tes selanjutnya, yakni tes wawancara pada 16-17 September 2014.

Ferdinand mengaku belum mengetahui apa saja pertanyaan yang akan diajukan kepada peserta pada saat tes wawancara nanti.

"Pertanyaan nanti sembilan orang panitia seleksi itu yang menyiapkan," ujar Ferdinand.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com