Wasekjen PDI-P: Jokowi Jangan Memaksakan Diri Naikkan Harga BBM

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan, Joko Widodo (Jokowi) tak perlu memaksakan kehendak untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi ketika resmi menjabat presiden nantinya.

 

"Kalau pada akhirnya, karena alasan formal dan dukungan parlemen bagi Jokowi tidak terpenuhi, Jokowi juga jangan memaksakan diri untuk menaikkan harga BBM. Sebab rakyat yang akan menilai, rakyat pula yang akan merasakan dampak dari masalah kenaikan harga BBM terhadap perekonomian, pembangunan ekonomi termasuk kesejahteraan rakyat," kata Basarah di Jakarta, Jumat (29/8/2014), seperti dikutip Antara.

 

Kenaikan harga BBM, kata Basarah, harus dilihat dari sudut pandang kebijakan ekonomi. Jokowi harus bisa memberikan penjelasan yang komprehensif, terbuka, objektif kepada masyarakat tentang plus-minus bila harga BBM dinaikkan atau tidak dinaikkan.

 

"Pemerintahan Jokowi harus bisa melakukan suatu proses revolusi mental untuk mengubah mindset para pemangku kepentingan negara ketika keputusan untuk menaikkan harga BBM itu harus diambil," kata Basarah.

 

Anggota Komisi III DPR itu menambahkan, Jokowi harus bisa memberikan suatu pemahaman yang utuh pada masyarakat ketika menaikkan harga BBM.

 

"Dia harus mampu jelaskan asas kemanfaatannya bagi kepentingan rakyat, asas kegunaan bagi masyarakat. Kalau kemudian Jokowi telah menjelaskan ke masyarakat tentang asas dan kegunaan kepada masyarakat dari rencana menaikkan harga BBM itu dapat diterima dengan baik oleh rakyat, maka Jokowi harus mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM itu. Kalau kemudian terdapat tentangan di parlemen, maka DPR juga harus mampu jelaskan kepada masyarakat tentang alasan penolakan tersebut," kata Basarah.

 

Jokowi siap  siap menaikkan harga BBM bersubsidi nantinya meskipun kebijakan tersebut dianggap tidak populer oleh masyarakat. Bagi Jokowi, yang terpenting, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi itu disertai pengalihan anggaran untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.