Anggota Akui Pembentukan Pansel Pimpinan KPK Berdampak Boros

"Kami pahami betul langkah ini sangat boros. Cuma permasalahannya, boros karena apa? Setelah dipelajari pasal-pasal hukumnya, tidak ada jalan lain selain mengikuti pasal 33," ujar Farouk di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (26/8/2014).

Dalam Pasal 33 UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, disebutkan bahwa dalam hal terjadi kekosongan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik Indonesia mengajukan calon anggota pengganti kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Oleh karena itu, imbuh Farouk, posisi lowong tersebut harus segera diisi.

"Sesuai aturan, lima tahun masa kerja (komisioner KPK). Kepentingan KPK harus kita jaga tapi ini aspek hukum yang tidak bisa kita hindari," kata Farouk.

Dalam kesempatan yang sama, anggota pansel Imam Prasodjo mengatakan, biaya yang dikeluarkan semata untuk memenuhi legalitas jumlah komisioner KPK yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a UU No. 30 tahun 2002. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari lima anggota Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Ini boros, tapi lagi-lagi akan dipertanyakan legitimasinya. Pansel jangan sampai memberikan lubang pada siapapun untuk memperlemah KPK," kata Imam.

Imam mengatakan, pansel tidak akan mengintervensi keputusan KPK apakah akan mengajukan calon sendiri atau pun dari pihak lain. Ia menambahkan, asalkan calon tersebut tetap memiliki integritas, kapasitas, independensi, dan jiwa kepemimpinan.

Terkait pembentukan Pansel, empat pimpinan KPK telah menyampaikan penolakannya. Mereka menilai lebih hemat dan efektif jika pemerintah tidak membentuk Pansel untuk mencari pengganti Busyro.

Empat pimpinan KPK mengaku tetap bisa efektif bekerja tanpa harus ada pengganti Busyro.

Informasi saja, Presiden SBY telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembentukan Pansel Calon Pimpinan KPK pada 23 Juli 2014. Menurut Keppres tersebut, Pansel dipimpin Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin, dengan anggota Abdullah Hemahua, Erry Ryana Hardjapamekas, Farouk Muhammad, Harkristuti Harkrisnowo, Imam Prasodjo, Komarudin Hidayat, Renald Khasali, dan Widyo Pramono.

Pansel ini akan bertugas mengumumkan penerimaan dan pendaftaran calon pimpinan KPK, mengumumkan calon pimpinan KPK kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan, menyeleksi dan menentukan calon pimpinan KPK, serta menyampaikan nama calon pimpinan KPK kepada presiden.