Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Ingin Lukman Hakim Jadi Menteri Agama dalam Pemerintahan Jokowi-JK

Kompas.com - 25/08/2014, 18:23 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) semakin serius mendekati Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk diajak masuk dalam koalisi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla nantinya. PDI-P ingin elite PPP Lukman Hakim Syaifuddin kembali menjabat menteri agama dalam pemerintahan mendatang.

"PPP masih membangun penjajakan dan komunikasi. Kami juga melihat Lukman Hakim sebagai menag baru yang memberikan warna empat pilar," ujar Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Achmad Basarah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/8/2014).

Basarah melihat sosok Lukman Hakim layaknya almarhum politisi senior PDI-P yang juga mantan Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat, Taufiq Kiemas.

"Almarhum menggagas nilai-nilai dalam empat pilar berbangsa dan bernegara. Saya kira itu kelihatan Pak Lukman mengimplementasikan dan secara politik dan ideologi cocok untuk menjadi menteri agama," tutur anggota Komisi III DPR.

Basarah menampik jika koalisi Jokowi-JK disebut transaksional. Menurut dia, pembagian kursi menteri akan sangat didasarkan pada kompetensi seseorang. Lukman Hakim, sebut dia, memiliki kapasitas sebagai menteri agama.

"Kami berharap bisa menyamakan persepsi dan paradigma baru bahwa koalisi itu tanpa syarat," kata Basarah.

Saat diminta tanggapannya soal keinginan PDI-P tersebut, Lukman Hakim mengelak. Dia terus-menerus menolak menjawab pertanyaan terkait politik.

"Saya fokus dulu di sini (Menteri Agama). Jangan berandai-andai terlalu jauh. Saya sedang diuji, saya belum lulus tes ini. Jadi, biarkan saya fokus sampai Oktober," kata Lukman.

Lukman baru mulai menjabat menag pada 9 Juni 2014. Ia menggantikan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang mengundurkan diri setelah terjerat kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji. (baca: Bertemu Presiden, Suryadharma Mengundurkan Diri sebagai Menag)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com