Demokratisasi di Golkar Dinilai Belum Berjalan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Ari Dwipayana menilai, pemecatan Nusron Wahid, Agus Gumiwang, dan Poempida Hidayatullah dari keanggotaan Partai Golkar membuktikan demokratisasi di internal Golkar belum berjalan. Apalagi, DPP Partai Golkar berupaya agar Nusron dan Agus tidak dilantik sebagai caleg terpilih periode 2014-2019 pada Oktober mendatang.

"Ancaman PAW (Pengganti Antar Waktu) itu menunjukkan demokratisasi internal di Partai Golkar belum berjalan. Oposisional atas elite pengendali partai direspon dengan ancaman PAW atau bahkan pemecatan," kata Ari, melalui pesan elektronik, Jumat (22/8/2014).

Menurut Ari, sikap ini disebabkan faksionalisasi di internal Partai Golkar yang terjadi sebelum Pilpres. Faksionalisasi tersebut, kata dia, seringkali tidak berakhir dengan jalan-jalan pragmatis.

Padahal, pola strategi pragmatisme politik dalam menyelesaikan konflik antar-faksi justru membuat Golkar tetap kuat dalam lima belas tahun terakhir.

"Tapi gaya ARB (Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie) yang cenderung gunakan model 'stick' atas oposisional bisa jadi karena ini merupakan pertaruhan akhir survavilitas politik faksinya di internal. Apalagi posisi politiknya semakin melemah sejalan dengan melemahnya kapasitas politik Koalisi Merah Putih," ujarnya.

Ari menyarankan KPU menunggu langkah hukum yang akan diambil oleh Nusron dan Agus sebelum membatalkan keduanya sebagai caleg terpilih.

Agus dan Nusron tengah menempuh jalur hukum untuk melawan keputusan DPP Golkar yang melakukan pemecatan. Mereka menganggap pemecatan itu tidak sesuai prosedur di internal partai.