Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saksi Prabowo, Bendot, Kewalahan Ditanya Hakim MK

Kompas.com - 08/08/2014, 19:37 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Saksi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Bendot Widoyo, kewalahan menjawab pertanyaan hakim konstitusi dalam persidangan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden 2014 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jumat (8/8/2014) sore. Bendot merupakan saksi Prabowo-Hatta untuk wilayah Jepara, Jawa Tengah.

Pada awal keterangannya, Bendot mengatakan akan menyampaikan tiga keberatan dalam proses rekapitulasi di KPUD Jepara, Jawa Tengah.

"Ada tiga keberatan yang ingin saya sampaikan terkait rekapitulasi perolehan suara pemilu presiden di KPUD Jepara," kata Bendot dalam persidangan tersebut.

Namun, ia hanya menyampaikan laporan dari relawan Prabowo-Hatta tentang dugaan kecurangan yang terjadi di Jepara.

Keberatan pertama, kata Bendot, terkait dengan laporan relawan Prabowo-Hatta tentang pembagian mi instan dan uang sebesar Rp 5.000 untuk menggiring warga memilih Joko Widodo-Jusuf Kalla. Namun, saat diperdalam oleh hakim konstitusi, Bendot tak mampu menjawab dan mengaku tak melihat langsung dan tak memiliki bukti.

"Apa Anda tahu siapa yang bagi-bagi mi instan? Kapan dibaginya? Di mana pembagiannya?" tanya salah satu hakim konstitusi, Ahmad Fadlil Sumadi, kepada Bendot.

"Enggak tahu. Saya cuma dapat laporan dari tim relawan," jawab Bendot.

Keberatan kedua, kata Bendot, adanya pengarahan oknum petinggi di Jepara untuk memilih Jokowi-JK. Petinggi yang dimaksud Bendot adalah kepala desa dan pihak yang ia sebut memberi pengarahan itu adalah Wakil Bupati Jepara Subroto.

"Saya enggak tahu kapan waktu pengarahan itu, dilakukannya di Restoran Malibu, tapi saya enggak hafal alamat restorannya," ungkap Bendot.

"Jadi, Anda tidak tahu? Kalau Anda harus ajari bagaimana caranya membuat laporan," kata Fadlil menimpali.

Setelah itu, Bendot langsung mengakhiri keterangannya. Ia lupa bahwa baru ada dua hal yang ia sebutkan dari tiga hal yang awalnya akan ia sampaikan kepada majelis hakim.

Sidang PHPU ini telah berlangsung selama sembilan jam dengan tiga kali diskors. Hingga pukul 18.00, lebih dari 10 saksi telah memberikan keterangan dari 25 saksi yang dihadirkan. Seluruh saksi itu berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta. Sidang kembali dilanjutkan setelah masa skors sidang dicabut pada pukul 19.00 WIB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan di Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com