Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tidak Senang Ditanya soal Dana Tim Transisi

Kompas.com - 07/08/2014, 21:09 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo mengungkapkan kejengahannya ketika ditanya mengenai transparansi dana tim transisi. Raut wajahnya seketika berubah ketika diminta wartawan untuk menjelaskan sumber dana dan penggunaannya.

"Masih tanya-tanya soal dana? Ini kan belum berjalan. Kalau pengeluaran hari ini Rp 2 juta harus saya sampaikan ke kamu, kalau besok dipakai Rp 3 juta, saya sampaikan ke kamu?" kata Jokowi, di Kantor Transisi, Jakarta Pusat, Kamis (7/8/2014) malam.

Setelah menyampaikan jawaban itu, Jokowi langsung menyatakan bahwa dirinya masih mampu secara pribadi menggelontorkan dana untuk biaya operasional tim transisi. Ia menegaskan, dana sumbangan baru akan digunakan ketika dirinya tak mampu lagi membiayai.

"Saya sendiri juga masih kuat. Kalau tidak mampu, baru ke parpol, ke Bu Rini (Kepala Tim Transisi) atau Pak JK. Memang biaya ini apa, seperti menggunakan dana besar sekali. Saya tidak senang kamu tiap hari tanyakan soal itu," ungkapnya.

Selanjutnya, Jokowi berjanji akan transparan menyampaikan sumber dana dan penggunaannya setelah tim transisi selesai bertugas. Tim transisi ini diproyeksikan bertugas paling lama sampai Jokowi-Jusuf Kalla dilantik pada 20 Oktober 2014 nanti.

"Kalau pengeluarannya sudah ada, ini kan beda. Kalau saya hanya menggunakan Rp 15.000-Rp 20.000, masa saya laporin ke kamu. Nanti pasti kita sampaikan, tidak setiap hari harus saya sampaikan ke kamu," ujarnya.

Sebelumnya, Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, mengatakan siap diaudit terkait sumber dana dan penggunaan biaya operasional. Menurut Hasto, kesiapan diaudit itu dilakukan sejalan dengan semangat transparansi pengelolaan keuangan kubu Jokowi-JK.

Hasto menjelaskan, tim gotong royong Jokowi-JK memiliki sekitar 1.100 lembar data lengkap mengenai sumber dana dan catatan dana yang telah dialokasikan. Semuanya akan dibuka pada waktunya dan atau ketika diminta sebagai bukti transparansi.

"Kami siap diaudit dan sesuai dengan tema, kami siap dipublikasikan," kata Hasto.

Dalam kesempatan terpisah, Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Anies Baswedan, berbeda keterangan dengan Jokowi. Ia menuturkan, sumber dana operasional tim transisi berasal dari sumbangan partai pendukung. Ia memastikan, seluruh dana operasionalnya tidak berasal dari kas negara atau sumber dana yang menabrak aturan hukum.

"Sumbernya dari partai-partai, bukan APBN," ucap Anies.

Meski begitu, Anies belum bersedia menjelaskan secara gamblang mengenai besaran dana yang digunakan untuk operasional tim transisi, termasuk biaya sewa rumah dengan lahan seluas sekitar 100 meter persegi yang dijadikan kantor di Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat.

Rumah tersebut memiliki enam ruangan. Satu ruangan rapat utama ada di lantai dua, sementara ruang lainnya di lantai satu. Di lantai satu terdapat ruangan khusus untuk Jokowi dan JK yang posisinya berhadap-hadapan.

Seperti diketahui, Jokowi-JK membentuk tim transisi ini untuk menjalankan sejumlah tugas, di antaranya mempersiapkan hal strategis yang berkaitan dengan perencanaan pemerintahan 2015. Ketua Tim transisi adalah mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini M Soemarno dibantu empat deputi, yakni Hasto Kristiyanto, Akbar Faizal, Anies Baswedan, dan Andi Widjajanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com