Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siapa Saja Kandidat Calon Ketum Golkar?

Kompas.com - 07/08/2014, 12:40 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Manuver di internal Partai Golkar untuk menggelar pelaksanaan musyawarah nasional (munas) tahun 2014 ini kian nyata. Setiap kandidat calon ketua umum sudah membentuk tim sukses masing-masing.

Lalu, siapa saja calon ketua umum pengganti Aburizal?

Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Golkar, Poempida Hidayatulloh, mengungkapkan, setidaknya ada empat kandidat yang sudah serius dan akan mendeklarasikan diri maju dalam munas. Keempatnya adalah Agung Laksono, MS Hidayat, Priyo Budi Santoso, dan Erlangga Hartarto.

"Selain Agung, MS Hidayat, Priyo, dan Erlangga, ada juga calon-calon dari kubu Aburizal seperti Cicip dan Mahyudin, hanya belum tampil secara publik dan belum ada omongan resmi," kata Poempida saat dihubungi, Rabu (6/8/2014) malam.

Agung sebelumnya sudah mendeklarasikan diri sebagai calon ketua umum yang didorong dari organisasi pendiri Golkar, Kosgoro. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat ini menempati posisi Ketua Umum Kosgoro dan juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar.

Nama lainnya yang juga kerap mencuat ke publik adalah MS Hidayat. Kini MS Hidayat tak memiliki posisi strategis di DPP Partai Golkar. Namun, dia dipilih Golkar untuk menduduki posisi Menteri Perindustrian. Dia juga mendapat dukungan dari kalangan pengusaha di Partai Golkar dan pernah memimpin Kadin.

Sementara Priyo juga sudah dideklarasikan sebagai calon ketua umum Partai Golkar melalui organisasi pendiri, MKGR. Di sana, Priyo menduduki posisi Ketua Umum. Saat ini, dia juga mendapat posisi sebagai Wakil Ketua DPR 2009-2014. Namun, Priyo gagal mendapat kursi dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 lalu.

Selain ketiga nama itu, ada pula Erlangga Hartarto yang diyakini mewakili tokoh muda di Partai Golkar. Erlangga kini menjabat sebagai Ketua Komisi VI DPR dan Wakil Bendahara Partai Golkar. Erlangga dikenal memiliki jaringan luas dengan pengalamannya sebagai pengusaha dan dalam bidang organisasi yang nantinya bisa membantu Golkar.

Nama-nama lainnya yakni Sharif Cicip Sutarjo, yang juga adalah orang dekat Ketua Umum Aburizal Bakrie. Cicip kerap tampil sebagai salah satu pembela Aburizal dalam wacana pelengseran Aburizal dari Ketua Umum melalui munas. Saat ini, dia menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan serta Wakil Ketua Umum Partai Golkar.

Selain itu, ada pula Mahyudin yang menjadi Ketua DPP Partai Golkar bidang Organisasi dan Pengurus Daerah. Mahyudin juga sudah sempat menyatakan keinginannya maju sebagai calon ketua umum kepada wartawan di Samarinda pada peluncuran bukunya awal Maret lalu. Saat ini, mantan Bupati Kutai Timur itu masih tercatat sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar.

Kuasa ketum

Perebutan posisi ketua umum terbilang cukup seksi di Partai Golkar. Pasalnya, siapa pun yang akan menduduki posisi itu, maka akan memiliki kuasa penuh untuk mengatur posisi Golkar pada pemerintahan baru mendatang.

Jika hasil MK tetap menegaskan kemenangan bagi pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, politisi senior Fahmi Idris yakin internal partainya akan langsung merapat ke JK, yang merupakan mantan ketua umum partai berlambang pohon beringin itu.

Menurut Fahmi, Golkar tidak berbakat berada di luar pemerintahan. Karakter Golkar yang selalu ada di dalam pemerintahan akan membuat para pengurus Golkar diyakini putar haluan meninggalkan Aburizal yang bersikeras mendukung Prabowo-Hatta hingga siap menjadi oposisi.

"Momentum tahun ini sangat seksi karena tahun 2014 sangat strategis. Sebab, kalau Jokowi-JK yang tetap menjadi presiden dan wakil presiden terpilih, maka pembicaraan selanjutnya soal kabinet. Di luar itu ada basis jabatan politik, seperti pimpinan DPR hingga pimpinan komisi. Ini akan jadi bargaining politik ke depan dalam menentukan koalisi sehingga munas hampir pasti dilakukan tahun 2014 ini," kata Poempida.

Sebelumnya, DPD I Golkar menolak usulan melengserkan Aburizal melalui munas. Mereka sepakat menolak usulan itu dengan tetap pada keputusan menggelar munas Oktober 2015. (baca: DPD I Golkar Sepakat Tolak Lengserkan Aburizal Lewat Munaslub)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

Buntut Kecelakaan di Subang, Kemenhub dan Polri Cek Massal Kelayakan Bus Pariwisata di 6 Provinsi

Nasional
'Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek'

"Revisi UU MK Bukan soal Penegakkan Konstitusi, Ini soal Kepentingan Politik Jangka Pendek"

Nasional
KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

KPK Tahan 2 Tersangka Baru Kasus Subkontraktor Fiktif di BUMN PT Amarta Karya

Nasional
KPU Jamin Satu Keluarga Tak Akan Pisah TPS pada Pilkada 2024

KPU Jamin Satu Keluarga Tak Akan Pisah TPS pada Pilkada 2024

Nasional
Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Fraksi PDI-P Usul Presiden Konsultasi dengan DPR soal Jumlah Kementerian, Gerindra: Sangat Tidak Mungkin!

Nasional
Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Di Sidang Ke-33 CCPCJ Wina, Kepala BNPT Ajukan 3 Pendekatan untuk Tangani Anak Korban Tindak Pidana Terorisme

Nasional
KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

KNKT Pastikan PO Bus yang Dipakai SMK Lingga Kencana Depok Tak Berizin

Nasional
Polri Bidik Pengusaha Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana

Polri Bidik Pengusaha Bus Jadi Tersangka Kecelakaan Rombongan SMK Lingga Kencana

Nasional
KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

KPU Siapkan TPS Lokasi Khusus untuk Pilkada 2024

Nasional
Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta 'Restu' Tiap 5 Tahun Dianggap Konyol

Revisi UU MK, Usul Hakim Konstitusi Minta "Restu" Tiap 5 Tahun Dianggap Konyol

Nasional
Deretan Sanksi Peringatan untuk KPU RI, Terkait Pencalonan Gibran sampai Kebocoran Data Pemilih

Deretan Sanksi Peringatan untuk KPU RI, Terkait Pencalonan Gibran sampai Kebocoran Data Pemilih

Nasional
DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK

DPR Berpotensi Langgar Prosedur soal Revisi UU MK

Nasional
Bus yang Alami Kecelakaan di Ciater Hasil Modifikasi, dari Normal Jadi 'High Decker'

Bus yang Alami Kecelakaan di Ciater Hasil Modifikasi, dari Normal Jadi "High Decker"

Nasional
KPU Tegaskan Caleg DPR Terpilih Tak Akan Dilantik jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg DPR Terpilih Tak Akan Dilantik jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Dirjen Kementan Mengaku Diminta Rp 5 Juta-Rp 10 Juta Saat Dampingi SYL Kunker

Dirjen Kementan Mengaku Diminta Rp 5 Juta-Rp 10 Juta Saat Dampingi SYL Kunker

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com