Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diam-diam Politisi Senior Golkar Mulai Cari Dukungan sebagai Pengganti Aburizal

Kompas.com - 06/08/2014, 18:40 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Di tengah gigihnya Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang membela mati-matian Prabowo Subianto-Hatta Rajasa ke Mahkamah Konstitusi, internal Golkar rupanya sudah mempersiapkan diri untuk menggelar musyawarah nasional (munas) pada 2014. Sejumlah calon ketua umum yang akan menggantikan Aburizal pun melakukan manuver untuk menggalang kekuatan.

Hal ini diakui politisi senior Partai Golkar, Fahmi Idris, saat dihubungi pada Rabu (6/8/2014). "Memang saat ini sudah mulai dipersiapkan oleh berbagai pihak. Masing-masing calon sudah mengumpulkan tim suksesnya," kata Fahmi.

Dia memperkirakan, ada tiga calon yang dipastikan maju dalam munas 2014. Dua di antaranya ialah MS Hidayat dan Agung Laksono. Namun, Fahmi mengatakan, belum ada yang secara terang-terangan mendeklarasikan diri untuk maju.

"Kadang-kadang malu-malu kucing itu perlu dan penting daripada malu-maluin," seloroh Fahmi yang mengaku sudah bergabung ke salah satu kubu itu.

Saat ditanyakan lebih lanjut peluang munas dilakukan tahun ini, Fahmi menegaskan bahwa semuanya akan bergantung pada keputusan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK, lanjutnya, akan menjadi dasar bagi pengurus-pengurus daerah Golkar untuk menentukan sikap untuk melakukan munas.

"Tapi, dari putusan MK nanti, kira-kira kan hasilnya sudah bisa diduga, sudah bisa direka, makanya persiapan mulai dilakukan sekarang. Boleh saja sekarang dikatakan DPD mendukung Aburizal, tapi besok belum tentu. Mereka (pengurus DPD Golkar tingkat I) ini kan mapan dalam berpolitik," ucap Fahmi.

Tarik ulur soal pelaksanaan munas hingga kini masih terjadi di tubuh partai berlambang pohon beringin ini. Kubu pendukung Aburizal menyatakan bahwa munas untuk mencari ketua umum itu baru akan dilakukan pada 2015.

Hal tersebut sesuai dengan rekomendasi munas di Pekanbaru pada 2009. Di sisi lain, kubu penentang Aburizal menyatakan rekomendasi munas itu tidak sesuai dengan AD/ART Partai Golkar yang menyatakan masa jabatan DPP Partai Golkar adalah lima tahun. Mereka menggunakan dasar AD/ART partai untuk mendesak munas dilakukan pada 2014 ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com