KPI Sebaiknya Tak Sensor "Quick Count", tetapi Atur Media agar Bertanggung Jawab

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat komunikasi politik Universitas Indonesia, Ade Armando, menyayangkan keputusan Komisi Penyiaran Indonesia yang melarang lembaga penyiaran untuk menayangkan hasil quick count dan real count Pemilu Presiden 2014. Menurut dia, KPI semestinya tidak melarang hal itu, tetapi mendorong lembaga penyiaran untuk bertanggung jawab atas tayangan yang disiarkan.

"Itu memang mengecewakan dan mengagetkan, kenapa KPI mengeluarkan pernyataan tersebut. Yang seharusnya dilakukan KPI seharusnya bukan menyensor, tapi mengatur agar disampaikan oleh media massa itu bertanggung jawab," kata Ade saat diskusi di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta, Rabu (16/7/2014).

Menurut Ade, larangan penayangan hasil quick count oleh media massa bertentangan dengan prinsip kebebasan pers. Ia mengatakan, masyarakat ingin mengetahui hasil quick count yang dilakukan lembaga survei sebagai bahan perbandingan dengan real count yang akan dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pada pemungutan suara Pemilu Presiden 9 Juli 2014, sebanyak 12 lembaga survei melakukan hitung cepat. Delapan lembaga mengeluarkan hasil yang sama, yakni menempatkan pasangan calon presiden-calon wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla unggul atas Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Sementara itu, empat lembaga survei lain menghasilkan hal berkebalikan, di mana Prabowo-Hatta unggul atas Jokowi-JK (baca: "Quick Count", Ini Hasil Lengkap 11 Lembaga Survei).