Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Unggah Salinan Formulir C1, Transparansi KPU Diapresiasi

Kompas.com - 15/07/2014, 12:20 WIB
Febrian

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu (Perludem) Titi Anggraini menilai langkah Komisi Pemilihan Umum untuk mengunggah salinan formulir C1 di situs KPU sudah tepat. Menurut Titi, hal ini merupakan terobosan baru agar penyelenggaraan pemilu lebih transparan dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya.

"Saya rasa langkah KPU unggah formulir C1 ini sudah tepat. Soal transparansi sangat baik. Dibanding Pemilu 2009, kita tak bisa mengakes formulir C1 seperti ini. Jadi, kalau KPU sudah transparan, kita bisa mendeteksi ataupun mencegah adanya upaya kecurangan hasil pemilu," kata Titi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (15/7/2014).

Titi menambahkan, jika KPU tidak membuka hasil pindai C1, otomatis publik tak bisa tahu kesalahan-kesalahan penghitungan yang ternyata banyak yang janggal sejak dari bawah. Untuk itu, ia menuntut agar pihak penyelenggara dan pengawas lebih peka dan proaktif menyelesaikan kesalahan di tingkat bawah ini agar tidak berlanjut kepada penghitungan level kabupaten/kota, provinsi, ataupun di tingkat rekapitulasi nasional.

Untuk mendeteksi kecurangan, Titi juga mengimbau kepada pihak saksi-saksi yang didelegasikan oleh pasangan calon maupun partai pengusung agar jeli membandingkan data salinan yang mereka peroleh di TPS dengan data yang ada di formulir C1 yang diunggah KPU.

"Saksi ini kan juga harus mengawal dari awal. Mereka dapat salinan data. Mereka harus kawal sampai ke atas," ucap Titi.

Sebelumnya, sejak KPU mengunggah formulir C1 di situs web KPU, banyak ditemukan kejanggalan. Di antaranya adalah adanya kolom dengan jumlah suara kosong alias tidak terisi, rincian penjumlahan yang salah, hingga tidak lengkapnya tanda tangan, baik oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) maupun saksi kedua pasangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Jokowi Sebut Penyusunan Kabinet Mendatang Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Temui Warga Aceh Usai Pilpres, Cak Imin Janji Lanjutkan Perjuangan

Nasional
Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Timnas Akan Hadapi Guinea untuk Bisa Lolos ke Olimpiade, Jokowi: Optimistis Menang

Nasional
KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Sebut Penyidik Bisa Jemput Paksa Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

TNI AD Mulai Tanam Padi di Merauke, KSAD: Selama Ini Hasilnya Kurang Baik

Nasional
KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

KPK Mengaku Bisa Tangkap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Kapan Saja

Nasional
Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Abaikan PDI-P, MPR: Tak Ada Alasan untuk Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pemerintah Tegaskan Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Tangani ODGJ di Sumba Timur, Mensos Risma Minta Pemda dan Puskesmas Lakukan Ini

Nasional
Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club', Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club", Jokowi Usul Pertemuannya Dua Hari Sekali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com