Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak C1 Janggal, KPU Andalkan Formulir Berhologram

Kompas.com - 14/07/2014, 19:08 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta masyarakat untuk tidak khawatir atas kecurangan yang mungkin timbul yang ditunjukkan formulir C1 yang dipindai dan diunggah di web KPU. Ini sebab yang menjadi pegangan KPU adalah formulir C1 berhologram yang tidak bisa dimanipulasi, yang dibawa berjenjang dari tempat pemungutan suara (TPS) hingga KPU.

"Saya kira C1 yang berhologram itu sebetulnya bisa kami yakini bahwa itu bukti otentiknya. Kami sedang jaga itu, di dalam kotak (suara), disimpan, disegel, dan dibuka pada saat dibutuhkan di setiap tahapan-tahapan berikutnya," ujar Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay Gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (14/7/2014).

Dia mengatakan, C1 yang dipindai dan C1 berhologram memuat berita acara hasil penghitungan suara dari TPS. Bedanya C1 yang berhologram menjadi acuan untuk rekapitulasi tingkat panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat kelurahan. Sementara itu, C1 biasa, seperti yang dipindai dan diunggah menjadi pegangan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), saksi, dan pengawas pemilu lapangan.

"Dan jangan terlalu khawatir karena kita punya C1 plano yang berhologram, yang jadi referensi pencatatan di TPS. Itu bila diperlukan kalau nanti beragam C1-nya itu akan jadi referensi," kata Hadar.

Dia menuturkan, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan bukti ada C1 yang dipalsukan. Menurut dia, tampilan formulir C1 dengan kolom yang kosong atau jumlah yang salah tidak serta-merta berarti formulir itu dipalsukan.

"Saya belum dengar ada indikasi pemalsuan C1 sampai saat ini dan mudah-mudahan betul demikian," kata Hadar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com