Bawaslu: Kasus Hongkong secara Prosedural Sudah Mencukupi

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Pengawas Pemilu menilai kekisruhan pemungutan suara pemilu presiden di Victoria Park, Hongkong, sudah cukup. Komisioner Bawaslu M Nasrullah mengatakan, salah satu proses tahapan pemilu tersebut sudah berjalan sesuai dengan prosedur.

"Paling pendalaman dari sisi investigasi. Kalau kita lihat dari sisi prosedur, sudah cukup," ujar Nasrullah kepada wartawan di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (8/7/2014).

Nasrullah mengatakan, Bawaslu tidak akan mengeluarkan rekomendasi apa pun ihwal kekisruhan di Hongkong. Menurut dia, batasan waktu pemungutan suara hingga pukul 17.00 mengikuti aturan pemerintah setempat. Pemilih di Hongkong, kata dia, juga sudah diberi tahu akan hal itu.

"(Dalam) undangan kan sudah ditentukan dari jam sekian sampai jam sekian. Undangannya sudah jelas," ucap dia.

Ihwal temuan berbeda dari Migrant Care, dia mempersilakan hal itu diadukan ke Bawaslu. Kendati demikian, ia mengatakan, saat itu Ketua Bawaslu Muhammad dan dua anggota Komisi Pemilihan Umum Sigit Pamungkas dan Juri Ardianto yang menjadi pemantau yang berada di lokasi kejadian.

"Bahwa ada beberapa warga yang tidak menggunakan hak pilih memang itu iya (benar) karena memang sudah dibatasi waktunya," kata Nasrullah.

Sebelumnya, pemungutan suara Pilpres 2014 yang digelar Panitia Pemungutan Luar Negeri di Hongkong berlangsung ricuh, Minggu (6/7/2014) sore. Ratusan orang mengamuk merobohkan pagar tempat pemungutan suara yang ditutup sebelum mereka memberikan suara.

Ketua Badan Pengawas Pemilu Muhammad mengklarifikasi informasi yang beredar di masyarakat terkait kekisruhan pemilu presiden di Victoria Park, Hongkong. Menurut dia, kekisruhan tersebut dipicu oleh kedatangan pemilih yang sudah mencoblos ke tempat pemungutan suara yang sudah ditutup.