Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Datangi Kantor "TV One", Massa PDI-P Dinilai Tak Dewasa Berpolitik

Kompas.com - 04/07/2014, 15:07 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak, menyayangkan aksi massa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mendatangi kantor TV One di Jakarta dan Yogyakarta. Menurut dia, sikap tersebut menandakan mereka tidak dewasa dalam berpolitik.

"Saya kira ini masalah kedewasaan politik. Harusnya bisa lebih dewasa dalam menyikapi berbagai hal termasuk pemberitaan di media," kata Zaki saat dihubungi, Jumat (4/8/2014).

Zaki menilai, akan lebih baik jika kubu pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pihak yang dirugikan mengambil langkah-langkah persuasif serta sesuai peraturan dan hukum yang berlaku.

"Kalau ada pihak yang tidak puas dengan pemberitaan media kan ada jalurnya, PWI, Dewan Pers. PDI-P bisa mengambil cara-cara yang konstitusional. Jadi media juga bisa berimbang, sehingga tidak terjadi lagi ada massa yang mudah terbakar emosinya," papar Zaki.

Agar kejadian serupa tak terjadi lagi, Zaki menyarankan agar elite PDI-P bisa menyampaikan pesan-pesan damai kepada pendukungnya di akar rumput.

"Mereka berhak marah, tapi bukan dengan menggerakkan massa," pungkasnya.

Sebelumnya, puluhan orang dari Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem) mendatangi Kantor TV One di Pulogadung, Rabu (2/7/2014) tengah malam. Mereka melakukan aksi unjuk rasa lantaran tidak terima dengan pemberitaan TV One yang mengaitkan PDIP dengan komunisme. (baca: Orasi Tengah Malam, Repdem Minta Bukti "TV One" soal Kader PKI di PDI-P)

Menyikapi pemberitaan TV One, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menginstruksikan kepada seluruh kader dan simpatisan PDI-P agar taat sepenuhnya pada hukum. (Sikapi Berita di TV One, Ini Instruksi Megawati kepada Kader PDI-P)

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Yasonna Berharap Program PPHAM Dilanjutkan oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Di WWF 2024, Jokowi Ajak Semua Pihak Wujudkan Tata Kelola Air yang Inklusif dan Berkelanjutan

Nasional
KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

KSP Sebut Bakal Pertimbangkan Nama-nama Pansel KPK Rekomendasi ICW

Nasional
Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Kementan Rutin Kirim Durian Musang King, SYL: Keluarga Saya Tak Suka, Demi Allah

Nasional
Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Jokowi-Puan Bertemu di WWF 2024, Pengamat: Tidak Akan Buat Megawati Oleng

Nasional
56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

56.750 Jemaah Haji Tiba di Madinah, 6 Orang Dikabarkan Wafat

Nasional
Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Ingatkan Soal Kuota Haji Tambahan, Anggota DPR: Jangan Sampai Dipanggil KPK

Nasional
Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Nasional
Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Nasional
Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Nasional
Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Nasional
Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Nasional
Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Nasional
Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Nasional
Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com