Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Demokrat Resmi Dukung Prabowo-Hatta

Kompas.com - 30/06/2014, 16:59 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat secara resmi memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dalam Pemilu Presiden 9 Juli mendatang.

Bagi Demokrat, pasangan tersebut dianggap bisa meneruskan program-program pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Harian DPP Partai Demokrat, Syarief Hasan saat jumpa pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (30/6/2014).

"DPP Partai Demokrat memutuskan dan menginstruksikan kepada pimpinan DPD, DPC, dan kader Demokrat, dan simpatisan Demokrat, termasuk organisasi sayap Demokrat untuk memberikan dukungan penuh sekaligus suaranya kepada Prabowo-Hatta dalam Pilpres 9 Juli mendatang," kata Syarief.

Dalam kesempatan tersebut hadir para pimpinan DPP Demokrat seperti Sekretaris Jenderal Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas, Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat Jero Wacik, Ketua Dewan Kehormatan Demokrat Amir Syamsuddin, anggota Dewan Pembina Demokrat Roy Suryo, dan Ketua Dewan Pembina Demokrat EE Mangindaan.

Syarief mengatakan, pada awalnya, Demokrat memang mengambil sikap netral berdasarkan keputusan rapat pimpinan nasional pada tanggal 18 Mei 2014. Keputusan untuk mendukung Prabowo-Hatta, kata dia, diambil setelah mendengarkan visi-misi yang dipaparkan oleh Prabowo-Hatta.

"Menurut Partai Demokrat, Prabowo-Hatta mendukung dan melanjutkan pemerintahan SBY maupun program kesejahteraan rakyat SBY," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com