Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK: Kalau Korupsi sampai Rp 1.000 Triliun, Birokrat dan PNS Perampok Semua!

Kompas.com - 21/06/2014, 14:14 WIB
Kontributor Bandung, Rio Kuswandi

Penulis


BANDUNG, KOMPAS.com — Calon wakil presiden Jusuf Kalla mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia di kisaran Rp 1.600-1.800 triliun. Jika korupsi mencapai Rp 1.000 triliun, nyaris 70 persen dari APBN dikorupsi.

"Itu artinya, kalau ada yang mengatakan begitu, semua birokrat dan PNS itu perampok semuanya. Artinya, jadi pelaku semuanya. Itu artinya ada yang menuduh bahwa kalian semua itu rampok semuanya," kata JK saat berpidato di Sekretariat Paguyuban Pasundan, Jalan Sumatera, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (21/6/2014).

Menurut JK, tuduhan tersebut sangat luar biasa menyakitkan. Sebab, banyak yang dianggap perampok APBN.

"Ini tuduhan yang sangat luar biasa sakit hatinya, saya kira. Bagi semua yang ada di negeri ini, bahwa ada yang mengatakan kita semua itu pelaku perampokan karena dituduh 70 persen anggarannya dikorup. Kita dituduh semuanya korup. Jadi, semuanya dikorup, atau mungkin ada mafia gula, beras, daging, beras?" ucapnya.

JK menegaskan, tidak mungkin sampai terjadi korupsi sampai sebesar itu atau mencapai 70 persen. Sebab, tidak semua bisa gampang dikorupsi. Menurut dia, yang bisa dikorupsi hanyalah belanja barang saja, tidak mungkin dari yang lainnya.

"Anggaran pembangunan tidak bisa dikorupsi, gaji tidak bisa dikorupsi, subsidi tidak bisa dikorupsi, bayar utang tidak bisa dikorupsi, tapi yang bisa dikorupsi itu hanyalah belanja barang saja. Jadi, tidak ada gaji yang dikorupsi," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 1 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem 'Back Up' Data Cepat

Antisipasi Serangan Siber, Imigrasi Siapkan Sistem "Back Up" Data Cepat

Nasional
Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Puncak Hari Bhayangkara Digelar 1 Juli 2024 di Monas, Jokowi dan Prabowo Diundang

Nasional
4 Bandar Judi 'Online' Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

4 Bandar Judi "Online" Terdeteksi, Kapolri: Saya Sudah Perintahkan Usut Tuntas

Nasional
Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Usai Bertemu Jokowi, MenPAN-RB Sebut Jumlah Kementerian Disesuaikan Kebutuhan Prabowo

Nasional
Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Imigrasi Ancam Deportasi 103 WNA yang Ditangkap karena Kejahatan Siber di Bali

Nasional
Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk 'Back Up' Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Imigrasi Akui Sudah Surati Kominfo untuk "Back Up" Data Sejak April, tapi Tak Direspons

Nasional
Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Disebut Tamak, SYL Klaim Selalu Minta Anak Buah Ikuti Aturan

Nasional
Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Bantah Hasto Menghilang Usai Diperiksa KPK, Adian Pastikan Masih Berada di Jakarta

Nasional
Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Dirjen Imigrasi Enggan Salahkan Siapapun Soal Peretasan: Sesama Bus Kota Enggak Boleh Saling Menyalip

Nasional
Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi 'Cawe-cawe' di Pilkada 2024

Adian Sebut PDI-P Siap jika Jokowi "Cawe-cawe" di Pilkada 2024

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

KPK Sebut Keluarga SYL Kembalikan Uang Rp 600 Juta

Nasional
Dituntut 12 Tahun Bui, SYL Sebut KPK Tak Pertimbangkan Kontribusinya di Masa Krisis

Dituntut 12 Tahun Bui, SYL Sebut KPK Tak Pertimbangkan Kontribusinya di Masa Krisis

Nasional
Pastikan Upacara HUT RI Ke-79 di IKN Aman, BNPT Gelar Asesmen di Beberapa Titik Vital

Pastikan Upacara HUT RI Ke-79 di IKN Aman, BNPT Gelar Asesmen di Beberapa Titik Vital

Nasional
KPK Cecar Said Amin soal Sumber Uang Pembelian 72 Mobil dan 32 Motor Eks Bupati Kukar

KPK Cecar Said Amin soal Sumber Uang Pembelian 72 Mobil dan 32 Motor Eks Bupati Kukar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com