Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Baswedan: Kebocoran Rp 1.000 Trilliun Sama dengan Korupsi 4 Tahun Gaji PNS

Kompas.com - 19/06/2014, 15:52 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Juru bicara Joko Widodo-Jusuf Kalla, Anies Baswedan, menilai pernyataan Prabowo Subianto berlebihan terkait kebocoran anggaran Rp 1.000 triliun. Menurut Anies, jumlah itu sama dengan empat kali gaji tahunan pegawai negeri sipil, TNI, polisi, dan para pejabat negara.

"Belanja gaji pegawai negeri Indonesia mulai dari PNS, ABRI, Polri dan pejabat negara tahun 2014 tercakup di angka Rp 275,8 trilliun per tahun. Kalau ada pernyataan kebocoran Rp. 1.000 triliun, artinya hampir empat kali gaji tahunan mereka. Orang yang paham anggaran pasti heran mendengar angka ini," kata Anies dalam keterangan pers kepada Kompas.com, Kamis (19/6/2014).

Anies mengatakan, angka tersebut sangat fantastis serta sangat menarik perhatian publik dan masyarakat umum. Menyebut kebocoran seperti itu, kata Anies, dapat menyinggung perasaan pegawai negeri yang baik, jujur, dan bekerja dengan sungguh-sungguh.

"Orang-orang baik di pemerintahan itu masih amat banyak. Betul kita masih bertarung memberantas korupsi, tetapi tidak semua orang Indonesia. Tidak semua pegawai negeri Indonesia itu koruptor," kata penggagas Indonesia Mengajar tersebut.

Masalah kebocoran anggaran selalu disampaikan Prabowo dalam orasinya saat berkampanye. Prabowo berulang kali menyebut hal itu dalam debat calon presiden sesi kedua yang disiarkan secara langsung oleh beberapa stasiun televisi.

Dalam debat capres babak kedua pada Minggu (15/6/2014), Prabowo mengutip perkataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengenai kebocoran anggaran negara hingga Rp 7.200 triliun (baca: Ini Omongan Abraham Samad soal Kebocoran Rp 7.200 Triliun). Jumlah tersebut lebih besar daripada angka yang dipegang oleh tim sukses Prabowo-Hatta, yakni sebesar Rp 1.000 triliun.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung menilai bahwa kebocoran anggaran yang disampaikan Prabowo berlebihan karena APBN Indonesia saja hanya berkisar Rp 1.500 triliun. Menurut Chairul, Presiden Yudhoyono mempertanyakan data Prabowo soal kebocoran anggaran tersebut (baca: Menko Perekonomian Anggap Data Kebocoran Anggaran Prabowo Terlalu Berlebihan).

Secara terpisah, calon wakil persiden pasangan Prabowo, Hatta Rajasa, meluruskan pernyataan Prabowo itu. Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu mengatakan, apa yang dimaksud Prabowo adalah potensi kekayaan negara yang tidak dimanfaatkan, bukan kebocoran anggaran. Hal serupa juga disampaikan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta, Romahurmuziy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com