Pukul 13.00 WIB, Wiranto Akan Buka-bukaan soal Surat DKP Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Wiranto, akan angkat bicara soal dokumen Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang merekomendasikan pemberhentian terhadap mantan Panglima Kostrad, Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto. Selama ini, Wiranto memilih sikap diam di saat para purnawirawan jenderal lainnya mulai bersuara soal dokumen itu.

Berdasarkan agenda yang diterima dari Sekretaris Fraksi Partai Hanura, Saleh Husin, Wiranto akan bicara tuntas soal DKP di Posko Forum Komunikasi Pembela Kebenaran (FORUM KPK), Jalan HOS Cokroaminoto 55-57 Jakarta Pusat, Kamis (19/6/2014). Jumpa pers akan dilakukan pada pukul 13.00 WIB.

Surat keputusan DKP yang dibuat pada 21 Agustus 1998 itu baru beredar di media sosial. Salah satu penandatangan surat tersebut, mantan Wakil Panglima ABRI, Letnan Jenderal (Purn) Fachrul Razi, membenarkan substansi surat yang beredar. (baca: Pimpinan DKP Benarkan Surat Rekomendasi Pemberhentian Prabowo dari ABRI).

Media sosial Salinan surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) terhadap Prabowo Subianto yang beredar di media sosial

Dalam empat lembar surat itu tertulis pertimbangan atas berbagai pelanggaran yang dilakukan Prabowo. Tindakan Prabowo disebut tidak layak terjadi dalam kehidupan prajurit dan kehidupan perwira TNI. Tindakan Prabowo juga disebut merugikan kehormatan Kopassus, TNI-AD, ABRI, bangsa, dan negara.

Di saat jenderal-jenderal lain sudah berbicara, Wiranto mengambil sikap diam. Mantan Kepala Staf Kostrad, Mayjend (Purn) Kivlan Zen menuding bahwa Wiranto takut berbicara soal DKP lantaran khawatir akan ikut terseret dalam kasus penculikan. (baca: Kivlan Zen: Bicara soal Penculikan, Wiranto Bisa Kena)

Sementara itu, tim kampanye pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menganggap beredarnya surat keputusan DKP sebagai kampanye hitam untuk menjatuhkan Prabowo. Apa pun isi surat tersebut, Prabowo tetap dianggap diberhentikan dengan hormat dari ABRI (baca: Soal Surat DKP, Kubu Prabowo-Hatta Tuding Ada yang Ingin Perburuk Suasana).

Panglima TNI Jenderal Moeldoko tak mau mengomentari soal beredarnya surat tersebut. Dia hanya memastikan surat seperti yang beredar ini tidak ada di Mabes Polri. Pihak TNI mengaku juga akan membentuk tim investigasi untuk mengusut kasus tersebut (baca: Soal Surat DKP, Panglima Sebut TNI Bentuk Tim Investigasi).