Kompas.com - 19/06/2014, 08:59 WIB
Mantan Kepala Staf Kostrad, Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen. Kompas.com/SABRINA ASRILMantan Kepala Staf Kostrad, Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

DEPOK, KOMPAS.com - Juru bicara Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Kivlan Zen, menuding mantan Panglima ABRI, Jenderal (Purn) Wiranto, turut bertanggung jawab dalam kasus penculikan aktivis pada tahun 1998. Kivlan juga menuding para jenderal purnawirawan yang anti terhadap Prabowo lah yang membocorkan surat keputusan Dewan Kehormatan Militer (DKP) yang mengkambinghitamkan mantan menantu Presiden Soeharto itu, dalam operasi penculikan aktivis.

"Wiranto terlibat, dia yang paling tahu persoalannya dan Subagyo HS (mantan KSAD)," ujar Kivlan, saat menjelaskan soal kasus penculikan aktivis, seusai diskusi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Depok, Rabu (18/6/2014).

Kivlan mengaku tak terkejut dengan sikap Wiranto dan Subagyo HS yang memilih diam atas bocornya surat keputusan DKP yang menjatuhkan hukuman kepada Prabowo. Di dalam surat itu, Prabowo dinyatakan bersalah dalam kasus penculikan aktivis dan dianggap menyalahi perintah komando dari atasannya.

"Kalau sampai Wiranto bicara, dia bisa kena juga," ujar Kivlan.

Ia mengatakan, saat ini Wiranto bisa saja memilih bersikap diam. Akan tetapi, kata mantan Kepala Staf Kostrad itu, ia akan buka-bukaan mengenai kasus HAM yang kerap dialamatkan kepada Prabowo. Kivlan meyakini Prabowo tidak bersalah dalam kasus penculikan dan kerusuhan Mei 1998. Namun, ia meminta agar persoalan ini diselesaikan melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau pun forum klarifikasi yang difasilitasi Markas Besar TNI.

"Kami akan bicara kepada para orangtua, silakan Mabes AD, silakan undang kami. Silakan Mabes TNI klarifikasi, atau para senior undang kami," katanya.

Berdasarkan agenda yang disebarkan Partai Hanura, Ketua Umum Hanura Wiranto akan berbicara secara gamblang soal bocornya surat DKP yang memuat sanksi Prabowo dalam kasus penculikan pada Kamis siang ini. Saat surat itu dikeluarkan, Wiranto menjabat Panglima TNI, sementara Prabowo menjabat Panglima Kostrad.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KY Ajak Muhammadiyah Ikut Proses Rekrutmen hingga Pengawasan Calon Hakim Agung

KY Ajak Muhammadiyah Ikut Proses Rekrutmen hingga Pengawasan Calon Hakim Agung

Nasional
Mendikbud Temui Megawati di Teuku Umar, Ini yang Dibahas

Mendikbud Temui Megawati di Teuku Umar, Ini yang Dibahas

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sebetulnya Tidak Senang Impor Beras, tapi...

Jokowi: Pemerintah Sebetulnya Tidak Senang Impor Beras, tapi...

Nasional
Jokowi: Tak Ada Impor Beras sampai Akhir Tahun, jika Produksi Bagus

Jokowi: Tak Ada Impor Beras sampai Akhir Tahun, jika Produksi Bagus

Nasional
Tiga Tersangka Korupsi Asabri Diduga Cuci Uang Lewat Bitcoin

Tiga Tersangka Korupsi Asabri Diduga Cuci Uang Lewat Bitcoin

Nasional
Dokumen Perjalanan Wajib Dibawa saat Bepergian di Masa PPKM Mikro, Ini yang Harus Diketahui

Dokumen Perjalanan Wajib Dibawa saat Bepergian di Masa PPKM Mikro, Ini yang Harus Diketahui

Nasional
Kementerian PPPA dan KPK Teken Nota Kesepahaman, Perkuat Pencegahan Korupsi

Kementerian PPPA dan KPK Teken Nota Kesepahaman, Perkuat Pencegahan Korupsi

Nasional
Sidang Kasus Tes Swab, Dokter Sebut Rizieq Shihab Pasien 'Privilege' di RS Ummi Bogor

Sidang Kasus Tes Swab, Dokter Sebut Rizieq Shihab Pasien "Privilege" di RS Ummi Bogor

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Periksa Kepala Satuan Pengawas Internal Perumda DKI

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Periksa Kepala Satuan Pengawas Internal Perumda DKI

Nasional
'Panggil Aku Kartini Saja', Potret Kekaguman Pramoedya...

"Panggil Aku Kartini Saja", Potret Kekaguman Pramoedya...

Nasional
Kasus Suap Pajak, KPK Periksa Angin Prayitno Aji, Direktur di Ditjen Pajak

Kasus Suap Pajak, KPK Periksa Angin Prayitno Aji, Direktur di Ditjen Pajak

Nasional
Ketika Soekarno-Hatta 'Diculik' ke Rengasdengklok, Sahur Mencekam Jelang Proklamasi

Ketika Soekarno-Hatta "Diculik" ke Rengasdengklok, Sahur Mencekam Jelang Proklamasi

Nasional
Fakta Terkini Jozeph Paul Zhang: Masih WNI, Paspor Segera Dicabut

Fakta Terkini Jozeph Paul Zhang: Masih WNI, Paspor Segera Dicabut

Nasional
Cerita Hatta tentang Sahur pada Hari Ke-9 Puasa, Tepat di Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Cerita Hatta tentang Sahur pada Hari Ke-9 Puasa, Tepat di Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Nasional
Sidang Kasus Tes Swab Rizieq, JPU Hadirkan Dokter dari MER-C dan RS Ummi sebagai Saksi

Sidang Kasus Tes Swab Rizieq, JPU Hadirkan Dokter dari MER-C dan RS Ummi sebagai Saksi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X