Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar Bantah Timses Prabowo-Hatta "Kecolongan" soal Data Kebocoran Anggaran

Kompas.com - 18/06/2014, 22:40 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Penasihat Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Akbar Tandjung, membantah bahwa timnya disebut tak valid dalam memberikan materi kepada Prabowo sebagai bekal dalam debat kedua calon presiden, Minggu (15/6/2014) lalu. Akbar mengatakan, timnya telah menjelaskan bahwa kebocoran anggaran negara yang disebutkan Prabowo merupakan potensi jika pengelolaan keuangan tidak maksimal.

Ia mencontohkan, salah satu sumber potensi kebocoran negara yaitu pengelolaan sumber daya alam yang tidak benar. Harga jual gas Tangguh Papua, kata Akbar, seharusnya dapat lebih tinggi daripada harga jual saat ini. Jika diperhitungkan, maka potensi kerugian keuangan negara bisa mencapai Rp 7.000 triliun.

“Apabila kita tidak mengelola alam terutama di sektor minyak dan gas bumi tidak sungguh-sungguh dan tidak sepenuhnya buat kemakmuran rakyat, akibatnya terjadilah kebocoran-kebocoran," kata Akbar, di Rumah Polonia, Rabu (18/6/2014).

Akbar membantah bahwa pernyataan yang dilontarkan Prabowo justru menyudutkan pasangannya, Hatta Rajasa, seperti diungkapkan rivalnya, Joko Widodo.

Sebelumnya, menanggapi data kebocoran anggaran yang disebut Prabowo, Jokowi mengatakan, seharusnya Hatta menjadi pihak yang bertanggung jawab karena pernah menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Sementara itu, Hatta mengatakan, kebocoran keuangan negara Rp 1.000 triliun yang disampaikan Prabowo bukan dalam arti sebenarnya. Ia menjelaskan, terjadi potensi kebocoran keuangan negara jika hal itu tidak diantisipasi.

"Apabila kita tidak menjaga. Bukannya ada kebocoran Rp 7.200 triliun. APBN-nya saja hanya Rp 1.800 triliun. Kalau Rp 7.200 total loss, GDP kita saja cuma Rp 10.000 triliun," kata Hatta di Bandara Halim Perdanakusuma, Selasa (17/6/2014) malam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

2 Desa di Pulau Gunung Ruang Tak Boleh Lagi Dihuni, Semua Warga Bakal Direlokasi

2 Desa di Pulau Gunung Ruang Tak Boleh Lagi Dihuni, Semua Warga Bakal Direlokasi

Nasional
Sentil DPR soal Revisi UU MK, Pakar: Dipaksakan, Kental Kepentingan Politik

Sentil DPR soal Revisi UU MK, Pakar: Dipaksakan, Kental Kepentingan Politik

Nasional
Ucapkan Sumpah di Hadapan Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua MA

Ucapkan Sumpah di Hadapan Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua MA

Nasional
Menelusuri Gagasan Jokowi Bakal Dijadikan Penasihat Prabowo

Menelusuri Gagasan Jokowi Bakal Dijadikan Penasihat Prabowo

Nasional
Antam Raih 3 Penghargaan di Ajang CSR dan PDB Award 2024

Antam Raih 3 Penghargaan di Ajang CSR dan PDB Award 2024

Nasional
Kenakan Pakaian Serba Hitam, Sandra Dewi Penuhi Panggilan Kejagung

Kenakan Pakaian Serba Hitam, Sandra Dewi Penuhi Panggilan Kejagung

Nasional
Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Sekarang Saya Tak Bisa Halangi Siapa-siapa

Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Sekarang Saya Tak Bisa Halangi Siapa-siapa

Nasional
BNPB Kaji Rencana Relokasi Rumah Warga Dekat Sungai dari Gunung Marapi

BNPB Kaji Rencana Relokasi Rumah Warga Dekat Sungai dari Gunung Marapi

Nasional
Gelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari 2024, Kementerian KP Usung Tema 25 Tahun Transformasi Kelautan dan Perikanan

Gelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari 2024, Kementerian KP Usung Tema 25 Tahun Transformasi Kelautan dan Perikanan

Nasional
KPK Duga SYL Jalan-jalan ke Luar Negeri, tetapi Dibuat Seolah Dinas

KPK Duga SYL Jalan-jalan ke Luar Negeri, tetapi Dibuat Seolah Dinas

Nasional
Putusan MK 2011 Jadi Alasan, Revisi UU Kementerian Negara Dinilai Bakal Temui Persoalan

Putusan MK 2011 Jadi Alasan, Revisi UU Kementerian Negara Dinilai Bakal Temui Persoalan

Nasional
Tolak Revisi UU MK, Mahfud: Bisa Ganggu Independensi Hakim

Tolak Revisi UU MK, Mahfud: Bisa Ganggu Independensi Hakim

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Muluskan Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo-Gibran

Revisi UU Kementerian Negara Muluskan Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo-Gibran

Nasional
Korban Banjir Bandang Sumbar hingga 15 Mei: 58 Orang Meninggal Dunia, 35 Warga Hilang

Korban Banjir Bandang Sumbar hingga 15 Mei: 58 Orang Meninggal Dunia, 35 Warga Hilang

Nasional
Kemenkominfo Akan Gratiskan Pengujian Perangkat di IDTH bagi UMKM dan Startup Digital

Kemenkominfo Akan Gratiskan Pengujian Perangkat di IDTH bagi UMKM dan Startup Digital

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com