Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kebocoran Anggaran, Jokowi Minta Prabowo Tanya Hatta

Kompas.com - 17/06/2014, 23:37 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

SUBANG, KOMPAS.com — Calon presiden Joko Widodo menyebut pernyataan kompetitornya, calon presiden Prabowo Subianto, soal kebocoran anggaran pemerintah sebagai sebuah ironi. Penanggung jawab kebocoran itu, ujar dia, adalah Menteri Koordinator Perekonomian, jabatan yang pernah disandang Hatta Rajasa, calon wakil presiden pendamping Prabowo.

"Ya harus diusut. Atau kenapa tidak ditanya ke sebelahnya (calon wakil presiden). Kan (sebelahnya itu) mantan Menko Perekonomian-nya," ujar Jokowi di sela aktivitas kampanye di Subang, Jawa Barat, Selasa (17/6/2014). Dia justru mengaku heran Prabowo mengungkap soal kebocoran tersebut dengan posisi Hatta menjadi pendampingnya dalam pemilu presiden ini.

Jokowi mengaku heran pula mengapa Hatta tak pernah mengusut soal kebocoran tersebut selama menjabat Menteri Koordinator Perekonomian. "Bocor Rp 7.200 triliun itu gede banget lho. (Hatta) harus usut. Yang bertanggung jawab ya diusut," ujar dia.

Selain itu, Jokowi juga mengatakan tak terlalu yakin dengan data yang disebutkan Prabowo soal angka Rp 7.200 triliun saat berhadapan debat dengannya pada Minggu (15/6/2014). Dia mengatakan, data yang dimilikinya hanya menyebutkan kebocoran anggaran dari sektor minyak dan gas adalah Rp 300 triliun.

Dalam debat yang mengangkat tema "Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat" itu, Prabowo mengutip perkataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad tentang kebocoran anggaran yang mencapai Rp 7.200 triliun. Angka itu dia sebutkan lebih besar dari data yang dimiliki tim suksesnya, senilai Rp 1.000 triliun.

Keraguan atas data tersebut juga disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung. Ia menilai angka itu berlebihan karena ada pengawasan ketat atas APBN. Chairul berpendapat, pernyataan Prabowo hanya lontaran dalam kampanye. Apalagi, ujar dia, APBN 2014 hanya mencakup nominal senilai Rp 1.500 triliun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com