Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU: Moderator Debat Tak Sebatas Baca Pertanyaan

Kompas.com - 16/06/2014, 17:39 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com 
— Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, moderator debat calon presiden (capres) tidak cukup hanya mampu mengelola debat. Moderator debat juga harus ahli di bidang yang menjadi tema debat. Karena itu, KPU menunjuk akademisi sebagai moderator.

"Tidak bisa hanya cas cis cus. Bisa mengelola debat saja tidak cukup karena dia (moderator) harus memahami betul apa yang harus dibahas dalam debat itu dengan tema dan pertanyaan yang akan diajukan," kata Komisioner KPU Arief Budiman di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2014).

Ia mengatakan, moderator debat tidak hanya berperan membacakan pertanyaan kepada kandidat Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. Arief menuturkan, moderator juga menyampaikan pertanyaan yang menjadi pendalaman atas visi dan misi yang disampaikan kandidat pada sesi debat sebelumnya.

"Jadi, tugasnya bukan hanya tukang pos, bukan bertanya saja," kata dia.

Menurut Arief, karena peran moderator itulah, moderator harus menjadi bagian dalam tim ahli yang menyusun materi debat. Dua kali pelaksanaan debat capres, moderator selalu menjadi sorotan publik, setidaknya di media massa.

Moderator debat capres pertama, Zainal Arifin Mochtar, dinilai terlalu mengatur penonton. Sementara itu, moderator debat kedua, Ahmad Erani Yustika, justru dinilai kurang bertenaga dan tidak menghidupkan suasana. Hal itu diungkapkan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Melalui akun @komar_hidayat, dia menuliskan, "Moderator debat capres apa ya hrs kering begitu?"

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com