BEM UI Tantang Capres Tanda Tangani 8 Poin Kontrak Politik

"Ini adalah bentuk komitmen BEM UI dalam mengawal pilpres. Caranya, dengan menantang capres dan cawapres untuk berdialog secara akademis dengan mahasiswa dan menandatangani kontrak politik yang kami ajukan," jelas Ivan, di Fakultas Hukum UI, Depok, Senin (16/6/2014).

Ivan menuturkan, satu hal yang penting dalam kontrol masyarakat terhadap presiden dan wakil presiden adalah melalui Kontrak Politik. Menurut Ivan, selain visi-misi yang ditawarkan oleh capres-cawapres, Kontrak Politik ini jauh lebih penting untuk segera direalisasi. "Bukan hanya sekadar kata-kata di visi misi capres, tapi menurut kami, mereka yang bisa memberikan gambaran untuk merealisasi Kontrak Politik ini, dia yang nantinya kami kawal," ujar Ivan.

Tuntutan Kontrak Politik dibagi menjadi 6 bidang yakni, pendidikan, kesehatan, korupsi, energi, HAM dan riset. Bidang-bidang tersebut, melahirkan 8 poin utama yakni: 1. Membenahi infrastruktur pendidikan di daerah terpencil dan terluar dengan meningkatkan Dana Alokasi Khusus dalam anggaran pendidikan. 2. Melakukan harmonisasi aturan dan percepatan implementasi tata kelola pemerintah terbuka di seluruh lembaga pemerintah. 3. Merealisasikan pembangunan proyek PLTU 10.000 MW dan SPBG secara masif, untuk mengurangi konsumsi minyak bumi. 4. Memberikan privilage kepada BUMN/NOC untuk mengambil alih blok-blok migas yang akan atau telah habis masa kontraknya.

Selanjutnya, 5. Mengaksesi Framework Conventiont to Tobacco Control maksimal Desember 2014. 6. Menaikkan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN sesuai dengan amanat UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 pasal 171 mulai tahun 2015 untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. 7. Menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu secara berkeadilan. 8. Menaikkan anggaran riset nasional menjadi minimal 2 persen dalam kurun waktu masa jabatan Presiden.