Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya soal Kinerja Pemerintahan dan HAM, Prabowo Ingin Gaji Pejabat Tinggi

Kompas.com - 09/06/2014, 20:57 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Calon presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah pemikirannya terkait kinerja pemerintahan dan perlindungan hak asasi manusia. Prabowo menyebut kinerja pemerintah harus diimbangi dengan peningkatan gaji pejabat publik.

"Korupsi terjadi karena para pejabat-pejabat yang berkuasa takut pensiun, gaji bupati sekitar 6-7 juta rupiah, padahal saat kampanye habis 15 miliar rupiah. Ini terjadi di mana-mana. Akibatnya, dia ambl dari APBD," ucap Prabowo dalam acara Debat Capres-Cawapres di Balai Sarbini, Senin malam (9/6/2014).

Prabowo ketika itu ditanya oleh moderator, Zaenal Arifin Mochtar, terkait kinerja pemerintahan yang buruk dan perlindungan HAM. Moderator bertanya agenda khusus dari capres yang diusung Partai Gerindra, PAN, Golkar, PKS, dan PPP ini.

Prabowo kemudian menceritakan, tudingan penyebab pejabat korupsi disebabkan tidak ada sumber daya yang maksimal untuk menjamin kualitas hidup para pejabat. Ia pun mengungkapkan perlunya gaji para pejabat itu dinaikkan.

"Kalau mau kurangi korupsi, kita harus jamin kehidupan pejabat-pejabat negara. Semua pejabat di tempat-tempat penting harus dijamin kualitas hidupnya," papar Prabowo.

Tak hanya itu, Prabowo pun membandingkan kehidupan para pejabat di Indonesia dengan pejabat di Inggris. Ia menyebut seharusnya Indonesia dapat meniru Inggris yang gaji hakim agungnya lebih tinggi daripada perdana menterinya.

Lebih jauh, Prabowo menitikberatkan persoalan kinerja pemerintahan adalah persoalan uang.

"Ujung-ujungnya itu soal uang. Karena itu, penegak hukum harus ditingkatkan kemampuan manajerialnya. Ini butuh investasi yang besar," urai Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com