JK: Dewan Masjid Tak Boleh Berpolitik

JAKARTA, KOMPAS.com — Bakal calon wakil presiden Jusuf Kalla (JK) menyatakan bahwa seluruh organ Dewan Masjid Indonesia (DMI) tak dapat menjalankan agenda politik. Meski JK menjabat Ketua Umum DMI, ia memastikan tak akan mencampuradukkan antara kegiatan organisasi dan kegiatannya dalam menghadapi Pemilu Presiden 2014.

"Dewan Masjid enggak boleh berpolitik, saya ketuanya dan tak pernah ada pernyataan politik," kata JK, saat hadir di Rapat Kerja Nasional Pengurus Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (30/5/2014).

JK melanjutkan, tugas utama DMI adalah memakmurkan masjid dan pengurus masjid di seluruh Nusantara. Ia mengaku bangga karena hanya ada dua negara yang pembangunan masjidnya dilakukan dari hasil gotong royong umat, yakni Indonesia dan Pakistan.

Sementara itu, negara lain, seperti Malaysia dan Brunei, masih mengandalkan bantuan dari pemerintah saat membangun masjid.

Di Indonesia, kata JK, ada sekitar 250.000 masjid dan sekitar 500.000 mushala. Jumlah tersebut dianggapnya telah cukup untuk menampung umat Islam di Indonesia yang ingin menjalankan ibadah.

"Masjid bukan hanya tempat ibadah, melainkan bagaimana masyarakat memajukan sesamanya lewat masjid," pungkas politisi senior Partai Golkar itu.