Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPU Perkirakan Jumlah Pemilih di Pilpres 190 Juta

Kompas.com - 21/05/2014, 18:35 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) memprediksi jumlah pemilih dalam Pemilu Presiden 2014 mendatang berkisar 190 juta orang. Jumlah itu meningkat 3,1 juta dari daftar pemilih tetap dalam pemilu legislatif.

"Meskipun KPU belum mendapatkan jumlah pemilih dalam daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP), yang pasti, KPU memprediksi jumlah pemilih DPSHP untuk pemilu presiden dan wakil presiden kurang lebih 190 juta," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2014).

Saat ini, KPU sedang melakukan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih untuk pemilu presiden mendatang. KPU telah melewati tiga tahapan, yaitu penetapan daftar pemilih sementara (DPS), pemutakhiran DPS, dan penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP).

Husni mengatakan, KPU juga menjadikan DPT pileg lalu sebagai DPS Pilpres 2014. Beberapa hari setelah pemungutan suara pemilihan legislatif, lanjut Husni, KPU berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendapatkan data tambahan WNI yang akan berusia 17 tahun dalam kurun waktu 10 April 2014-9 Juli 2014.

"Pada tanggal 15 April 2014, KPU menerima data pemilih tambahan untuk pemilu presiden dan wakil presiden sekitar 3,1 juta. Oleh KPU, data itu didistribusikan kepada masing-masing KPU kabupaten/kota untuk dilakukan pencocokan dan penelitian oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara)," paparnya.

Setelah dilakukan pencocokan, DPSHP ditetapkan PPS pada tanggal 12 Mei 2014 lalu. Saat ini, lanjut Husni, KPU kabupaten/kota dan KPU provinsi sedang melakukan rapat rekapitulasi DPSHP pilpres di masing-masing tingkatan. Rekapitulasi dijadwalkan dilakukan pada 23-25 Mei 2014.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com