Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tunjuk Mahfud Jadi Ketua Timses, Prabowo-Hatta Ingin Pecah Suara Nahdliyin

Kompas.com - 21/05/2014, 09:05 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pengamat politik dari Soegeng Sarjadi Syndicate Ari Nurcahyo menilai, langkah pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajassa menunjuk mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, menjadi ketua tim sukses pemenangannya merupakan strategi cerdas. Menurutnya, pilihan Prabowo-Hatta terhadap Mahfud upaya untuk menggaet dan memecah suara kalangan Nahdlatul Ulama. Mahfud merupakan salah satu tokoh NU yang dianggap berpengaruh.

Sebelumnya, pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla mendaulat Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), Khofifah Indar Prawansa sebagai juru bicara.

"Penunjukan Mahfud sebagai timses Prabowo-Hatta merupakan tindakan cerdas untuk membelah suara Nahdliyin," kata Ari kepada Kompas.com, Rabu (21/5/2014).

Akan tetapi, lanjut Ari, Prabowo-Hatta harus mampu mengantisipasi isu miring yang berkembang di balik bergabungnya Mahfud yang disebut sakit hati Mahfud karena batal dipilih Jokowi sebagai bakal cawapresnya.  

"Isu-isu miring bahwa Mahfud kecewa harus dicounter juga secara cerdas, karena jika tidak akan menjadi bumerang bagi Mahfud sendiri dan pasangan Prabowo-Hatta," katanya.

Sebelumnya diberitakan, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sudah menunjuk mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD untuk menjadi ketua tim suksesnya.

"Ketua tim pemenangan kami, Bapak Profesor Mahfud MD. Dengan pengalaman dan jaringan beliau yang sangat luas, saya kira akan memperkuat tim kami," kata Prabowo, seusai mendaftarkan diri bersama Hatta Rajasa di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (20/5/2014).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com