"Sesuai AD/ART kan keputusan tertinggi ada di Rapimnas. Rapat kemarin sudah memutuskan bahwa koalisi pilpres ada di tangan Ketua Umum Aburizal Bakrie. Jika ada kader yang tidak mengikuti itu, berarti melanggar keputusan Rapimnas. Maka akan dievaluasi," ujar Mahyudin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2014).
Rapat evaluasi itu rencananya akan digelar pada Rabu (21/5/2014) dengan mengikutsertakan pengurus lintas bidang di Partai Golkar. Dia mengatakan, evaluasi akan dilakukan dengan meminta klarifikasi dari Kalla dan beberapa kader lain yang mendukungnya.
Dalam klarifikasi itu, partai akan meminta penjelasan dan alasan dari para kader yang diduga melakukan pelanggaran ini. "Kami belum ada bukti juga, apakah kader yang lain yang terlihat di televisi itu benar membelot atau sekadar hanya ingin menonton," ujar Mahyudin.
Setelah ada klarifikasi dan bukti, barulah partai bisa memutuskan tindakan terhadap Kalla. Mahyudin mengatakan, tindakan tersebut bisa berupa pencabutan tanda keanggotaan partai hingga pencabutan hak lain yang melekat pada yang bersangkutan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.