Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: Hanura Akan Banting Setir Masuk ke Pemerintahan

Kompas.com - 06/05/2014, 17:48 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Partai Hanura ingin menapaki dinamika politik nasional menjelang pemilu presiden secara cermat. Pasalnya, Hanura ingin berhenti sebagai partai oposisi dan masuk dalam barisan pemerintahan. Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto menjelaskan, banyak masukan dari internal partainya yang menyuarakan keinginan berhenti sebagai oposisi.

Namun, Wiranto merasa tak berhak memutuskannya sendiri dan menyerahkan semuanya dalam forum Rapat Pimpinan Nasional yang digelar di Jakarta pada 6-7 Mei 2014.

"Ini usulan, maka kita akan coba banting setir, kita akan masuk dalam sistem pemerintahan, ambil bagian memajukan Indonesia," kata Wiranto saat membuka Rapimnas I Hanura, di Jakarta, Selasa (6/5/2014).

Wiranto melanjutkan, Hanura harus secara cermat mengambil keputusan berkoalisi. Saat ini komunikasi untuk penjajakan koalisi telah dilakukan hampir dengan semua partai politik.

"Kita harus ambil keputusan yang elegan, antisipatif, sehingga bisa meramalkan siapa pemimpin selanjutnya," ucap Wiranto.

Rapimnas I Hanura ini digelar khusus untuk membahas langkah koalisi. Hal-hal yang bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu legislatif akan dilakukan di waktu selanjutnya. Seluruh pimpinan dan perwakilan pengurus Hanura hadir berikut perwakilan dari organisasi sayap Hanura.

Berdasarkan hasil hitung cepat, suara Hanura di Pileg hanya sekitar 5 persen. Hasil itu tidak bisa untuk mengusung pasangan Wiranto-Hary Tanoesoedibjo dalam Pilpres mendatang. Untuk itu, Hanura perlu berkoalisi jika ingin ikut dalam Pilpres mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com