Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P dan Nasdem Merasa Dicurangi di Pileg

Kompas.com - 29/04/2014, 17:32 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristanto merasa partainya telah dicurangi pada pelaksanaan Pemilu Legislatif 9 April 2014. Hasto menengarai ada penggelembungan suara.

"Tadi pagi kami secara khusus berkoordinasi dengan Lisence Officer KPU, PDI-P, dan Partai Nasdem. Hari ini kami menyatakan telah terjadi darurat rekapitulasi penghitungan suara pemilu," kata Hasto di Media Centre JKW4P, kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/4/2014).

Hasto menilai, ada suatu cara sistematis untuk melakukan kecurangan, yakni dengan mengunakan instrumen daftar pemilih tetap (DPT). Menurutnya, ada kecenderungan secara masif partisipasi dalam DPT mengalami penurunan. Namun, ketentuan mengenai cadangan surat suara justru digelembungkan.

"Partisipasi DPT turun, tapi partisipasi nasional justru naik 72 persen, bahkan ada yang mencapai 80 persen. Apa yang terjadi, yaitu dengan penggelembungan surat suara," ujarnya.

Karena indikasi penggelembungan suara ini, menurut dia, suara PDI-P di pemilu legislatif menjadi turun cukup signifikan. Hasil perhitungan yang dilakukan oleh PDI-P, berbeda dengan perhitungan yang dilakukan oleh KPU.

"Kami harusnya bisa mendapatkan 116-124 (kursi) berdasarkan hasil simulasi sebelumnya, tetapi kemudian realitas yang ada hanya 112 kursi, demikian Partai Nasdem," ujarnya.

Salah satu contohnya, kata Hasto, terjadi di salah satu daerah pemilihan Sumatera Selatan dan Sumatera Utara. Menurut Hasto, telah terjadi penggelembungan sebanyak 38.000 surat suara di Sumatera Selatan, sementara di Sumatera Utara terjadi penggelembungan sebanyak 62.000 surat suara.

"Modusnya adalah penggunaan DPT khusus, tambahan, dan tambahan khusus yang berdampak pada besarnya surat suara sisa yang dipakai," katanya.

Hasto mengatakan, baik PDI-P dan Nasdem sudah mempunyai data-data lengkap mengenai kecurangan yang terjadi. Nantinya, data-data tersebut akan dibawa ke Mahkamah konstitusi untuk diperkarakan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com