Pengamat: Koalisi Parpol Islam Tak Punya Pijakan yang Kuat

"Karena secara konstitusional tidak ada yang dinamakan dengan parpol Islam," kata Rangkuti saat dihubungi Kompas.com, Minggu (13/4/2014).

Ia menuturkan, menurut UU partai politik pasal 9 No. 2 tahun 2008, bahwa semua parpol harus berasaskan pancasila dan UUD 45. Sehingga menurutnya, tidak tepat jika partai politik berasaskan Islam.

Selain itu, kata Rangkuti, parpol dengan aspirasi umat Islam, juga menimbulkan kekacauan. Ia mengungkapkan, hampir semua parpol yang diidentifikasi sebagai partai Islam, kenyataannya adalah partai yang terbuka keanggotaannya terhadap umat non muslim.

"Semua parpol sekarang ada Islamnya, dan sebaliknya banyak parpol yang 'Islam' di dalamnya tak sedikit yang non muslim," ujar Rangkuti.

Ia juga menyebutkan, secara tujuan, parpol-parpol tersebut tidak memiliki satu pandangan sama. Mereka muncul dari cita-cita yang berbeda tentang bagaimana negara dikelola. "Uniknya, tak terlihat satupun tokoh mereka yang dapat mempersatukan partai-partai ini," kata Rangkuti.

Atas pertimbangan tersebut, menurutnya, wacana pembentukan koalisi Islam itu lebih tepat dilihat sebagai angan-angan dan imajinasi daripada fakta. Pilihan yg tersedia, kata Rangkuti, hanya bergabung pada dua poros utama koalisi.

"Koalisi yg tampaknya akan dipimpin oleh PDIP, atau koalisi lain yang nampaknya akan dipimpin oleh Gerindra," ujar Rangkuti.