Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Terbentuk Koalisi Partai Islam, PKB Usung Capres

Kompas.com - 13/04/2014, 08:06 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) masih punya kesempatan untuk mengusung calon presiden jika terbentuk koalisi partai berbasis Islam. Demikian kata Ketua Dewan Pimpinan Partai PKB Marwan Ja'far.

Marwan mengatakan, PKB tidak menutup kemungkinan untuk berkoalisi dengan partai berbasis Islam lainnya, yakni PBB, PAN, PKS, dan PPP. Ia menambahkan, dari hasil koalisi kelima partai tersebut akan terkumpul sekitar 30,8 persen. 

Jika berkoalisi dengan partai papan tengah dan partai berbasis Islam, PKB optimistis akan mengajukan capres hasil 'konvensi alamiah' yakni Jusuf Kalla, Mahfud MD, atau Rhoma Irama. 

"Dengan partai basis Islam atau partai papan tengah, kita mendorong capres karena suara kita lebih tinggi," ujarnya saat dihubungi, Sabtu (12/4/2014) kemarin.

Namun, Marwan mengatakan, saat ini koalisi belum terbangun secara formal. Baru sekadar komunikasi politik ke beberapa partai.

Sementara, jika PKB memutuskan koalisi dengan partai nasionalis seperti Gerindra, PDI-P, atau Demokrat, Marwan mengatakan, PKB akan realistis dengan mengajukan cawapres. PKB beralih mengajukan cawapres karena menurutnya suara PKB kurang tinggi untuk mengusung capres. 

Meskipun demikian, PKB masih akan menunggu hasil pemilu legislatif yang diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum pada 9 Mei 2014 untuk membuat keputusan akan berkoalisi dengan partai mana saja.

"Kita akan tunggu hasil resmi KPU, setelah itu baru adakan musyawarah pimpinan nasional. Di sana kita tentukan capres dan cawapres siapa, diduetkan dengan siapa," ujar Marwan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com