Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/04/2014, 07:08 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

BEKASI, KOMPAS.com — Masa kampanye terbuka pemilihan anggota legislatif berakhir pada Sabtu (5/4/2014). Namun, ibarat perang, saat ini giliran perang gerilya yang gencar dilancarkan para calon anggota legislatif. "Serangan" itu antara lain datang dalam rupa "surat cinta". 

"Surat cinta" itu antara lain tiba di Bekasi, Jawa Barat. Mustika, seorang warga, menjadi salah satu penerimanya, Senin (7/4/2014). "Yang nemuin asisten rumah tangga saya, di teras," kata dia kepada Kompas.com, Senin malam.

Menurut Mustika, kiriman tersebut ditemukan sang asisten sepulang menjemput anak Mustika dari sekolah. "Pas berangkat dia bilang tak lihat apa-apa," ujar dia. Ada dua paket datang ke rumah itu, sesuai jumlah pemilih yang terdaftar memakai alamat rumahnya.

Mustika mengaku tak tahu siapa pengirim paket itu. "Saya kaget. Tidak merasa langganan majalah. Heran saja, kok bisa mengirim ke rumah saya, pakai alamat lengkap dan benar. Dapat dari mana data rumah saya?" ungkap dia.

Di pembungkus paket, tertempel prangko. Di dalam amplop tersebut ada selembar kartu nama caleg petahana dari Partai Gerindra yang kembali berlaga lewat daerah pemilihan Jawa Barat VII. Selain kartu nama itu, ada sepucuk surat.

Surat tersebut berisi imbauan agar masyarakat menggunakan hak pilih pada 9 April 2014. "Yang penting jangan gadaikan suara Anda. Jangan jadi golput. PIlih kader yang terbaik sesuai keyakinan dan hati nurani yang bersih agar tidak merugi," kutip Mustika dari surat yang berbubuhkan tanda tangan caleg tersebut.

Contoh surat suara DPD

Bersama paket "surat cinta" tersebut, lanjut Mustika, ada pula selembar kertas terlipat dua. Setelah dibentangkan, kertas itu ternyata contoh surat suara untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Di dalam lembar itu ada petunjuk pencoblosan mengarah ke gambar wajah laki-laki yang menjadi calon anggota DPD dari Jawa Barat.

Di balik selembar kertas itu, tertera data dari calon anggota DPD yang gambarnya ada di petunjuk pencoblosan. Terselip dalam kertas yang semula terlipat dua itu, buku kumpulan surat-surat pendek Al Quran, buklet rekam jejak, visi misi kandidat setebal 32 halaman, serta lipatan kertas tebal bertuliskan asmaul husna beserta foto keluarga.

Pada setiap buklet dan barang cetakan itu tertera foto sang calon beserta tulisan "Mohon Doa dan Dukungannya". Mustika mengaku tidak kenal dengan wajah yang tertera di surat maupun contoh surat suara tersebut, meski mereka akan berlaga di daerah pemilihan Mustika. "Enggak kenal pisan saya. Tetangga saya juga enggak dapet," kata MD.

Tak hanya di Bekasi

"Surat-surat cinta" dan contoh surat suara semacam itu tak hanya muncul di Bekasi. Soepartijah (72), pemilih yang tinggal di Depok, Jawa Barat, juga mendapatkan kiriman serupa meskipun tiba masih di tengah masa kampanye terbuka. Kali ini "surat cinta" datang dari calon anggota legislatif untuk tingkat DPRD Kota Depok.

"Surat pakai kop DPRD," ujar Soepartijah. Dalam paket tersebut, selain surat juga ada contoh surat suara dengan petunjuk pencoblosan dengan nama salah satu kandidat dari Partai Demokrat.

Di Kabupaten Bandung, temuan serupa juga terjadi. Kiriman datang dari calon anggota legislatif Partai Amanat Nasional. Seperti di Bekasi dan Depok, kiriman yang datang pekan lalu itu juga memuat contoh surat suara berikut petunjuk pencoblosan yang memuat nama si pengirim sebagai yang "tercoblos".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com