Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pembelian Bank Mutiara, Dahlan Iskan Tidak Intervensi

Kompas.com - 30/03/2014, 03:39 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, Sabtu (29/3/2014), menuturkan, tidak akan mengintervensi rencana bank-bank pemerintah dalam hal pembelian Bank Mutiara.

"Saya serahkan sepenuhnya ke teman-teman perbankan. Saya tidak menginstruksikan, tapi juga tidak melarang. Silakan masing-masing memikirkan," kata Dahlan ditemui usai pementasan "Raden Wijaya Winisudha" di Gedung Kesenian Jakarta.

Dahlan pun mempersilakan bank-bank BUMN seperti Mandiri, BNI, dan BRI untuk lebih dahulu melakukan studi sebelum mengambil keputusan soal Bank Mutiara. Jika harganya murah, kesempatannya baik, maka dia mempersilakan bank-bank pelat merah itu membeli Bank Mutiara.

Sebaliknya, jika harga dan kesempatannya tidak baik, Dahlan menyarankan jangan membelinya. "Tapi saya tidak memberi instruksi apa-apa," imbuhnya.

Dahlan menambahkan sejauh ini belum ada perbankan BUMN yang menyambanginya dan mendiskusikan masalah ini. Dahlan menyerahkan pembahasan aksi korporasi tersebut pada masing-masing bank. "Terserah. Saya tidak pingin mencampuri," tukasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono menilai, eks bank gagal berdampak sistemik, Bank Century itu, masih menanggung resiko politis, karena terus-menerus dipersoalkan. Akibat resiko tersebut, kecil kemungkinan investor swasta atau asing yang berminat membelinya.

"Saya sarankan yang beli yang berkaitan dengan BUMN. Kalau LPS tidak bisa menyelesaikan tugasnya tahun ini, lebih baik sementara ini, yang beli itu yang ada hubungannya dengan perusahaan milik negara. Kalau swasta atau asing, takut mereka," jelas Sigit, Selasa (26/3/2014).

Kalaupun Bank Mutiara terjual dengan harga di bawah harga pasar, menurut Sigit, itu sudah menjadi biaya manajemen krisis. Artinya, dalam kebijakan menangani krisis, yang terpenting adalah bagaimana meminimalisasi kerugian, dan bukannya optimalisasi keuntungan.

Jika harga itu pun masih dipersoalkan, pada akhirnya itu sudah menjadi kewenangan LPS. Sebab tidak mungkin kasus Bank Mutiara ini mundur terus-menerus. Ia pun berharap banyak BUMN yang berminat. "Tidak perlu diinstruksi (oleh Menteri BUMN), ditawarkan aja. Kalau nggak bisa dijual, ya ruginya (Bank Century) terealisasi betul," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com